KOTAWARINGIN TIMUR, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur, menyoroti adanya kesenjangan fiskal yang cukup signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Hal itu disampaikan berdasarkan hasil pembahasan yang telah disahkan oleh DPRD Kotim.
Menurutnya, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab utama melemahnya kapasitas fiskal daerah.
“Penurunan TKD mencapai sekitar Rp383 Miliar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dampak langsungnya adalah kekurangan pembiayaan pada berbagai sektor strategis yang secara kumulatif mencapai sekitar Rp571 miliar,” ujar Rudianur, Rabu (29/10/2025).
Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, Fraksi Partai Golkar menegaskan perlunya langkah strategis untuk menyeimbangkan kondisi fiskal daerah.
Ia menyebutkan beberapa langkah penting yang perlu dilakukan, antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu berinovasi mencari sumber pembiayaan baru melalui kemitraan dengan dunia usaha, sinergi CSR, dan mendorong investasi sektor riil.
Rudianur juga menekankan pentingnya efisiensi belanja rutin dan peningkatan belanja produktif agar setiap rupiah APBD memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“RAPBD 2026 harus memiliki sinkronisasi yang kuat antara perencanaan dan arah pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, dalam rangka mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap program dan kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah harus berorientasi pada hasil nyata dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
“APBD bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan instrumen strategis pembangunan daerah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Rudianur.
