KOTAWARINGIN TIMUR, KALTENGTERKINI.CO.ID – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mendorong pemerintah daerah kabupaten (Pemkab) untuk lebih serius dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja dan memperkuat pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui transformasi digital.
Demikian diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dra. Rinie, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, pengetahuan digitalisasi menjadi kunci bagi UMKM agar mampu bertahan dan bersaing di era modern. Platform digital dinilai berperan penting dalam memperluas akses pasar, meningkatkan inklusi keuangan, serta membuka lapangan kerja baru.
“Pemda perlu mengalihkan belanja birokrasi ke arah stimulus usaha produktif, memberikan kemudahan akses pembiayaan murah bagi UKM, dan memastikan proyek pengadaan barang serta jasa melibatkan pelaku usaha lokal minimal 40 persen,” ujar Rinie di Sampit, Jumat (24/10/2025).
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan generasi muda melalui kerja sama dengan berbagai platform digital seperti Bukalapak, sehingga anak muda di daerah memiliki peluang kerja dan bisa berperan dalam transformasi digital daerah.
Selain itu, Rinie menyarankan Pemkab Kotim meluncurkan gerakan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan perusahaan melalui program CSR, lembaga zakat, dan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
“Kolaborasi seperti ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Dengan pendekatan yang terpadu dan berbasis data, pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif,” katanya.
Rinie juga menyoroti pentingnya peran perusahaan perkebunan dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Ia berharap perusahaan di Kotim, khususnya sektor kelapa sawit, lebih banyak menyerap tenaga kerja dari daerah setempat.
“Selama ini banyak warga yang kesulitan masuk bekerja di perusahaan karena syarat yang terlalu rumit. Akibatnya, pengangguran meningkat dan memicu masalah sosial,” tegasnya.
Menurutnya, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal tidak hanya membantu mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga menekan kasus pencurian buah sawit yang kerap terjadi di perkebunan.
“Kalau warga punya pekerjaan tetap, mereka tidak akan lagi jadi ‘ninja sawit’. Saya minta Dinas Tenaga Kerja memperhatikan persoalan ini dengan serius,” tegas Rinie.
