PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah dengan agenda Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanganan Sampah, Karhutla, dan Hutan Adat Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8/2025).
Rapat koordinasi ini juga melibatkan unsur Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah, serta Kepala OPD terkait.
Dalam sambutannya, Wagub H. Edy Pratowo menegaskan bahwa kegiatan ini dipersiapkan untuk menyamakan persepsi dan pandangan terkait upaya optimalisasi PAD di Kalimantan Tengah.
“Sebagaimana kita ketahui, struktur anggaran tahun 2025 mengalami efisiensi. Oleh karena itu, kita menuntut penguatan fiskal daerah dengan memaksimalkan PAD. Kalimantan Tengah memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun pajak daerah. Namun, realisasi penerimaan kita masih jauh dari potensi yang ada,” ujar Wagub.
Lebih lanjut disampaikannya, hasil Rakor 10 provinsi penghasil sumber daya alam menempatkan Kalimantan Tengah pada posisi ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, penerimaan daerah masih jauh lebih kecil dibandingkan besarnya PNBP yang masuk ke pusat. Oleh karena itu, akan diagendakan pertemuan dengan Presiden agar ada keadilan bagi daerah penghasil.
“Bapak Gubernur menegaskan, mulai tahun 2026 program pembangunan akan diarahkan pada penguatan PAD, dengan alokasi Rp100–150 miliar per kabupaten/kota, serta bantuan desa Rp250–500 juta,” ungkapnya.
Wagub menekankan pentingnya sinergi antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa agar Kalimantan Tengah benar-benar mandiri dan tidak bergantung penuh pada pemerintah pusat.
Sementara itu, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung dalam laporannya menjelaskan bahwa Rancangan APBN 2026 menunjukkan semakin kuatnya sentralisasi fiskal. Hal tersebut ditandai dengan belanja pemerintah pusat yang naik 16,1%, namun Dana Transfer ke Daerah justru turun 29,3%. Kondisi ini mencerminkan ruang fiskal daerah.
“Menaikkan pajak dan retribusi secara agresif bukan solusi, karena justru kontraproduktif. Oleh karena itu, optimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah menjadi langkah penting. Pemerintah kabupaten/kota tidak bisa berpangku tangan, melainkan harus menggali aktif potensi pajak, terutama kendaraan bermotor, serta mendorong BUMD agar memberikan kontribusi lebih besar,” jelas Sekda.
