PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Purdiono, menilai kebijakan pemerintah mengambil alih lahan yang tidak digunakan harus dipahami sebagai upaya mendorong pemanfaatan aset negara agar lebih produktif dan berdampak pada pergerakan ekonomi daerah.
“Kalau lahannya tidak digunakan, lalu diambil alih pemerintah, tentu tujuannya agar aset-aset tersebut bisa bergerak dan bermanfaat. Kalau aset berjalan, maka roda perekonomian ikut bergerak,” katanya di Palangka Raya, Selasa (12/8/2025).
Purdiono membandingkan pengelolaan aset di Indonesia dengan di Amerika Serikat, di mana aset selalu beroperasi sementara masyarakat dapat menikmati hasilnya.
“Di kita, justru masyarakatnya yang bekerja keras, tetapi banyak aset yang dibiarkan tidur. Harapan saya, lahan-lahan tidur ini dikelola dengan baik,” tegasnya.
Purdiono juga menanggapi isu pemblokiran rekening atau ATM yang tidak digunakan selama tiga bulan. Menurutnya, prinsip kebijakan ini sama dengan pengelolaan aset: mendorong agar uang tidak mengendap di bank, tetapi beredar di masyarakat.
“Untuk membuka blokir, biasanya cukup menyetor minimal Rp100.000. Uang itu tidak hilang, tetapi masuk ke tabungan. Saya sendiri pernah mengalaminya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengecualian berlaku untuk rekening yang terlibat transaksi ilegal seperti judi online, yang memerlukan penanganan berbeda demi memutus aliran transaksi gelap.
Selain membahas ekonomi dan kebijakan publik, Purdiono juga memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu dan aparat hukum atas terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Barito Utara dengan aman, tertib, dan kondusif.
“Harapan kita, kedua pasangan calon bisa saling menerima hasilnya. Dalam kontestasi politik, wajar ada yang menang dan ada yang kalah,” pungkasnya.
