PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menyampaikan sikap keseriusan provinsi Kalteng dalam memasuki puncak musim kemarau pada bulan juli – Agustus 2025.
Hal ini sebagaimana disampaikan Gubernur pada Rapat Koordinasi pengendalian Karhutla di Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025).
Adapun dalam rakor ini hadir secara langsung Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurrofiq, Kepala BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Pusat, Dwikorita Karnawati dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalteng menyatakan bahwa saat ini Kalteng menerapkan status siaga darurat Karhutla.
Agustiar Sabran menyampaikan terkait upaya pengendalian Karhutla di Kalteng terus di ketatkan, meliputi langkah-langkah;
1.Operasi Modifikasi Cuaca (Oмс) dilaksanakan sejak tanggal 06 Agustus 2025 selama 5 hari yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
2.Dukungan Helikopter, Patroli sebanyak 2 unit dan helikopter Waterbombing sebanyak 1 unit.
3.Dukungan Operasional melalui Dana Siap Pakai (DSP) Untuk Operasi Pemadaman Darat yang dilakukan Personil Korem 102/Panju Panjung dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Pangkalan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun dengan harapan DSP bisa dikucurkan lebih cepat. serta,
4.Dukungan tambahan peralatan pemadam kebakaran portable, tempat penampungan air portable (flexible tank) dan kendaraan roda 3 (tiga) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) set untuk didistribusikan pada Kecamatan Risiko Tinggi Bencana Karhutla.
Gubernur juga mengungkapkan permohonan kepada Pemerintah Pusat, perihal hampir semua regulasi terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan tersentralisasi di pusat, sehingga kewenangan daerah menjadi sangat terbatas.
Selanjutnya, anggaran DBH DR lingkup Penggunaan hingga Lingkungan hidup terbatas program dan kegiatannya sehingga tidak flexible untuk mendukung program pemerintah daerah.
Lalu, kawasan hutan yang sudah tidak berhutan atau tidak produktif supaya bisa dioptimalkan untuk pemanfaatan non kehutanan terutama dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan juga mengurangi risiko karhutla.
Pencegahan banjir dengan Upaya pengendalian, meningkatkan peran perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah Kalimantan Tengah dalam melakukan normalisasi sungai.
Melalui kegiatan tersebut Pemerintah Provinsi berharap pengendalian Karhutla di Kalteng bisa terkendali secara maksimal, melalui sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
