PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang digelar oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat (26/7/2025).
Turut hadir pada rapat tersebut unsur Forkopimda,Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong , Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, serta para Kepala Perangkat Daerah.
Rapat ini mengagendakan sinkronisasi pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029
Dalam sambutan Gubernur Kalteng yang dibacakan oleh Wagub, disampaikan apresiasi atas kerja keras Pansus dan seluruh anggota DPRD yang telah membahas Raperda ini secara maraton dan komprehensif.
“Sinergi dan kerja keras kita, selama pembahasan Raperda ini telah menghasilkan rekomendasi tujuan yang sama, yaitu demi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dayak khususnya dan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hasil pembahasan ini juga merupakan bagian dari kolaborasi yang produktif antara eksekutif dan legislatif, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
“Setiap masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD akan segera kami tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku,” ucap Wagub.
Ia juga mengajak semua pihak untuk ikut mendukung Pemerintah Provinsi, dengan ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pelaksanaan operasional perencanaan dan memeganggaran tahunan dari RPJMD ini.
Sementara itu, Ketua Tim Pansus DPRD Yetro Midel Yoseph dalam laporannya menyampaikan bahwa proses pembahasan dimulai sejak penyampaian draf Raperda dalam Rapat Paripurna ke-10 pada 11 Juni 2025, dilanjutkan pembentukan Tim Pansus, rapat kerja intensif, serta studi banding bersama Tim Pemerintah Provinsi.
“Pokok-pokok pembahasannya meliputi penajaman visi “Kalteng BERKAH”, optimalisasi PAD, sinkronisasi sasaran pembangunan, penguatan sektor prioritas seperti SDM, wilayah tertinggal, serta konektivitas dan logistik. DPRD juga mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik berbasis data dan teknologi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh fraksi pendukung DPRD menyatakan sepakat agar Raperda RPJMD 2025–2029 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sebagai dasar pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan menuju Kalimantan Tengah yang maju, berkah, dan sejahtera.
