PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui pemanfaatan potensi pajak air permukaan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor.
Menurut Anggota Komisi I DPRD Kalteng Purdiono, telah terjadi beberapa perubahan dan pergeseran anggaran di Bapenda, namun program utama tetap berjalan.
“Biasalah APBD itu sampai perubahan anggaran. Hal-hal yang menyangkut pembiayaan pelayanan tetap menjadi prioritas,” ungkapnya, Rabu (25/6/2025).
Menurut Purdiono, Bapenda melaporkan bahwa pemutihan pajak yang sedang berlangsung telah mendapat respons positif dari masyarakat.
“Dengan dihapusnya pajak pokok dan denda, sekarang masyarakat sudah berbondong-bondong membayar pajak. Harapan kita, target pendapatan akan tercapai pada triwulan ketiga,” tambahnya.
Selain pemutihan, Komisi I juga menyoroti peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air permukaan, yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi.
“Kami mendorong inovasi ini. pajak air permukaan mencakup seluruh Kalteng, dan ke depan harus ada kerja sama yang solid antara provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.
Ia menjelaskan, bahwa sistem pemungutan pajak kini sudah menggunakan mekanisme opsen, bukan lagi melalui dana bagi hasil (DBH). Artinya, hasil pajak langsung terbagi antara provinsi dan kabupaten sesuai ketentuan pusat.
“Kalau dulu nunggu DBH, sekarang opsen sudah langsung otomatis dibagi,” jelasnya.
Terkait program prioritas, Purdiono menekankan bahwa kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan, khususnya aktivitas lapangan, harus tetap didukung. “Bapenda adalah ujung tombak PAD, jadi fasilitasi kegiatan lapangan tidak bisa dipangkas,” ujarnya.
Menanggapi potensi pajak yang belum tergarap maksimal, Purdiono menyebut akan ada tindak lanjut dalam bentuk rapat lanjutan atau hearing.
“Kalau menyangkut kendaraan bermotor, misalnya, kita bisa panggil Ditlantas. Supaya permasalahan bisa kita pecahkan bersama,” tandasnya.
