PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah melalui Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum dari Fraksi DPRD Kalimantan Tengah yang mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 tahun berturut-turut, dan adanya berbagai temuan dan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu perbaikan sesuai LHP BPK-RI.
Wagub menjelaskan, keberhasilan WTP ini bukti sangat baiknya sinergi dan kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD sebagai mitra.
Terkait hubungan realisasi penggunaan anggaran semua Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dengan pencapaian target kinerja dalam RPJMD, dijelaskannya sesuai hasil evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024 untuk Periode 2021-2026.
“Di mana Indikator Kinerja Daerah (IKD) / Indikator sasaran pembangunan daerah meraih predikat kinerja tinggi, sedangkan indikator makro ekonomi pembangunan dan kinerja utama dipengaruhi oleh nasional dan global, sehingga perlu koordinasi dan penyelarasan antara program pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pusat (Nasional)”, ungkap Edy dalam pidatonya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Tengah, Selasa (10/06/2025).
“Terkait program kegiatan apa saja yang belum terlaksana sehingga Silpa mencapai Rp 378 Milyar lebih, dijelaskan bahwa besaran SiLPA itu adalah dana transfer pusat, yakni DBH-DR dan peruntukannya diatur melalui Kesepakatan Bersama 3 Kementerian, sesuai RKP sumber dana DBH-DR, berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024″tambahnya.
Selain itu, terkait program kegiatan tahun 2024 telah terlaksana sesuai program kegiatan setiap SKPD, serta mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan dilakukan lebih matang dan terukur, sehingga serapan anggaran meningkat dan dampaknya dirasakan langsung masyarakat.
Lebih lanjut, Edy menerangkan, terkait kendala penyerapan anggaran kurang dari 100 persen, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengantisipasi segala permasalahan yang dihadapi dalam Pengelola keuangan kegiatan Perangkat Daerah.
