PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus Palangka Raya, Selasa (10/6/2025).
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, serta dokter dan tenaga kesehatan RSUD Doris Sylvanus
Gubernur menegaskan bahwa sidak ini bukan sekadar upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, melainkan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di wilayah pedalaman.
“Kami berkomitmen agar tidak ada lagi anak-anak di pedesaan atau pedalaman Kalimantan Tengah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Mereka berhak atas pelayanan kesehatan terbaik,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, khususnya rumah sakit, akan terus menjadi perhatian dan diperjuangkan keberlanjutannya.
“Tentu, kami mendukung sepenuhnya. Tidak mungkin alokasi anggaran bagi rumah sakit tidak mendapat dukungan. Rumah sakit ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun penganggaran. Keberadaan fasilitas ini tentunya didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Saat dimintai keterangan terkait apakah kunjungan tersebut berkaitan dengan isu viral yang tengah berkembang, Gubernur menegaskan bahwa kunjungan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan isu dimaksud.
“Tidak ada hubungannya dengan isu viral. Pada pagi hari, kami juga meninjau permasalahan di sektor pendidikan. Hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seorang Gubernur, yakni memastikan penyelenggaraan pelayanan publik—termasuk di bidang pendidikan—dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia mengungkapkan keprihatinan atas temuan lebih dari 2.000 ijazah siswa yang masih ditahan oleh pihak sekolah karena alasan administrasi.
“Penahanan ijazah tidak diperbolehkan dalam kondisi apa pun. Kami akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang melanggar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ucapnya.
Menurut Gubernur, tidak boleh ada satu pun warga yang kesulitan mengakses pendidikan hanya karena kendala biaya atau persoalan administrasi.
“Ijazah adalah hak setiap siswa. Pendidikan merupakan kunci utama masa depan mereka. Kami berkomitmen untuk memastikan tak ada yang tertinggal,” tutupnya.
Sementara itu, Plt. Direktur RSUD Doris Sylvanus Suyuti Syamsul menyampaikan bahwa Gubernur telah memberikan arahan agar seluruh permasalahan diselesaikan secara cepat dan tepat, demi kelancaran pelayanan rumah sakit. Gubernur juga memerintahkan agar persoalan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan utang, segera diselesaikan.
“Sebenarnya, sampai saat ini, kami sudah menyelesaikan cukup banyak utang. Dalam lima bulan terakhir saja, kita sudah berhasil mengurangi sekitar 40 miliar rupiah. Bahkan, kalau melihat tren ini, kami perkirakan hingga akhir tahun nanti masalah utang bisa selesai, dan tahun 2026 kita bisa kembali surplus,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa memang terdapat beberapa jenis obat yang saat ini tidak tersedia. Namun, kondisi tersebut masih dalam batas wajar untuk operasional rumah sakit, karena tidak semua jenis obat dapat tersedia setiap saat. Secara umum, ketersediaan stok obat masih mencukupi dan diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan hingga dua bulan ke depan.
“Saya pribadi mengambil estimasi aman satu bulan, apalagi kalau misalnya ada lonjakan pasien. Kami juga sedang melakukan berbagai langkah efisiensi agar semua persoalan ini bisa diselesaikan secepat mungkin, sesuai harapan Bapak Gubernur,” ungkapnya.
Terkait arahan Menteri Kesehatan tentang penanggulangan COVID-19, Suyuti menjelaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi topik utama dalam pertemuan. Fokus Gubernur lebih diarahkan pada penyelesaian masalah internal rumah sakit, sementara penanganan COVID-19 menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan yang telah melakukan koordinasi di lapangan.
