PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengambil langkah proaktif menjelang dimulainya penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh pemerintah pusat yang dijadwalkan berlangsung mulai 5 Juni 2025.
“Fokus utama saat ini adalah memastikan validasi data pekerja yang menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR), agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran,” ungkap Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, Sabtu (31/5/2025).
Lebih lanjut Zaini menegaskan, pentingnya komitmen pelaku usaha di wilayah kota untuk menerapkan standar upah sesuai UMR yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap standar upah dapat berkontribusi terhadap menurunnya kualitas hidup pekerja dan memperluas potensi kemiskinan.
“Kami terus mengimbau para pengusaha untuk mengikuti ketentuan UMR. Gaji yang terlalu rendah tidak hanya merugikan pekerja, tapi juga berdampak pada produktivitas dan stabilitas sosial,” ungkapnya.
Namun demikian Pemko Palangka Raya jelas Zaini, memahami adanya keterbatasan yang dialami sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk itu, pemko memperkuat upaya pendataan pekerja berpenghasilan rendah guna memaksimalkan manfaat program BSU.
Adapun BSU 2025 akan disalurkan kepada pekerja yang bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dan terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Setiap penerima akan memperoleh Rp150 ribu per bulan selama dua bulan, dengan total bantuan sebesar Rp300 ribu.
“Penguatan data di lapangan menjadi krusial, agar program subsidi upah yang digulirkan pemerintah pusat ini benar-benar menjangkau pekerja yang membutuhkan,” jelasnya.
“Data yang akurat adalah kunci keberhasilan program. Dengan pendataan yang tepat, maka manfaat BSU bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” imbuhnya.
Semua langkah tersebut tambah Zaini, menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat jaring pengaman sosial, sekaligus sebagai dorongan nyata bagi dunia usaha untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan tenaga kerja.
