PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko, mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, secara resmi membuka kegiatan Workshop Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa (20/5/2025).
Pada kesempatan tersebut, Yuas Elko mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tengah memasuki periode bonus demografi, sebuah potensi besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
“Potensi ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila penduduk usia produktif memiliki akses yang memadai terhadap kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan lapangan kerja,” ujar Yuas.
Yuas menjelaskan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 yang mengamanatkan agar setiap tingkatan wilayah menyusun rancangan induk atau Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya.
Selain itu dalam GDPK, Yuas menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan dapat merumuskan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dengan memperhatikan karakteristik persoalan kependudukan pada setiap wilayah serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
“GDPK dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang sinergis, konvergen, dan berkesinambungan. Namun, GDPK masih bersifat konseptual, sehingga diperlukan penyusunan peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga yang diperbarui setiap 5 tahun dan memuat rencana aksi lebih teknis,” ujar Yuas.
Sebelum mengakhiri sambutannya, ia pun berharap dengan dilaksanakannya Workshop ini, dapat menghasilkan kesamaan persepsi dalam menyusun peta jalan pembangunan kependudukan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta mendorong pemerintah agar meningkatkan kualitas proses penyusunan dan pemanfaatan GDPK 5 pilar.
