PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Sekda Provinsi Kalteng) Leonard S. Ampung mewakili Gubernur Kalteng pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIX Lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng Tahun 2025, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (25/04/2025).
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX Tahun 2025, mengusung Tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”.
Upacara diikuti Asisten dan Staf Ahli Gubenur Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng dan peserta upacara
Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian menyampaikan melalui momentum yang berbahagia ini, ia mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan”, tutur Plt. Sekda.
serupa yang telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta langkah implementasi, yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan, menjadi salah satu kekuatan utama Bangsa Indonesia, dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas.
Lebih lanjut disampaikan, strategi hal-hal yang perlu menjadi perhatian utama yakni pertama, bagi seluruh pihak baik di pusat maupun di daerah untuk mengharmoniskan langkah-langkah pada implementasi tataran diantaranya upaya mewujudkan swasembada pangan diantaranya dengan penguatan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan sumber daya manusia pertanian, akses distribusi pemasarannya serta mengotimalkan lahan pertanian.
Kedua, upaya mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi dan dukungan kebijakan. Dengan upaya tersebut memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengurangi impor energi serta memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Ketiga, pengelolaan sumber daya udara diantaranya melalui perbaikan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum serta meyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan. Keempat, mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas.
Kelima, kewirausahaan yang dapat mengembangkan lapangan kerja antara lain melalui fasilitas memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah, swasta dan nelayan.
Keenam, peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan masyarakat dengan fokus pada beberapa hal utama yakni pemerataan akses (infrastruktur, beasiswa, dan digitalisasi), peningkatan kualitas (guru, sinkronisasi, dan fasilitas), serta pengawasan dan keterlibatan publik. Termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi melalui program pemberian makan bergizi gratis.
Terakhir, upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, tenaga medis dan masyarakat.
Beberapa strategi upaya yang dapat dilakukan diantaranya, penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, penanganan stunting dan gizi buruk.
Plt. Sekda berpesan agar dapat menjadikan capaian pelaksanaan otonomi daerah pada usia ke-XXIX tahun ini sebagai pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik ditengah-tengah tantangan dan dinamika yang ada.
“Penguatan kapasitas daerah menjadi hal yang harus dikedepankan dalam mengelola sumber daya, mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.
