PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI– Plh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Pemkumpol) Suharno pimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Ruang Rapat Bajakah Induk, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (13/02/2025).
Rakor berlangsung secara virtual dihadiri Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng beserta jajarannya dari tempat masing-masing.
Turut hadir di Ruang Rapat Bajakah Induk yakni jajaran BPKP Kalteng serta jajaran dari Perangkat Daerah Provinsi Kalteng
Plh. Sahli Pemkumpol Suharno menyampaikan Pemerintah Provinsi Kalteng mendukung terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalteng.
“Terima kasih karena sejak dini Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se Provinsi Kalimantan Tengah sudah diselenggarakan sehingga masing-masing perangkat daerah bisa membuat strategi seperti apa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yang mana paling tidak akan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya akan bermasalah dikemudian hari dengan meminimalisir sedemikian mungkin”, tutur Plh. Sahli Pemkumpol Suharno.
“Keuntungan dari entry meeting ini membuat kita semakin tahu akan aturan-aturan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025”, imbuhnya.
Suharno menekankan agar setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalteng dan Kepala Daerah di kabupaten/kota agar dapat menindaklanjuti langkah-langkah yang diperlukan oleh Perwakilan BPKP Kalteng.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Ilham Nurhidayat dalam paparannya menyampaikan kualitas perencanaan dan penganggaran merupakan kunci penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif.
“Fokus evaluasi perencanaan dan penganggaran tidak hanya mengidentifikasi berapa nilai rupiah alokasi anggaran yang berpotensi tidak efektif dan tidak efisien. Namun juga memetakan pola permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemda dalam perencanaan dan penganggaran daerah”, ungkapnya.
Lebih disampaikan, evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2025 difokuskan pada 5 (lima) sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan prevalensi stunting dan UMKM.
Ilham mengutarakan harapan kepada pemda, untuk peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dengan mengalokasikan anggaran berbasis kebutuhan daerah yang riil dalam mendukung pencapaian target pembangunan, mampu mengidentifikasi dan memetakan intervensi/program/kegiatan/belanja yang dibutuhkan.
Dan untuk memastikan lanjutnya, keberhasilan pembangunan sektoral serta meminimalisir silo dan ego sektoral perangkat daerah dan pola kerja sama dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan semakin jelas dan lebih akuntabel.
“Dokumen perencanaan pembangunan daerah benar-benar menjadi peta jalan pembangunan daerah yang realistis dan berbasis kinerja”, tandasnya.
