PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum (PU) dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aurila Hotel Palangka Raya, Rabu (4/12/2024).
Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dalam sambutan sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi penting dalam rangka menghimpun, mengidentifikasi serta sinkronisasi rencana kegiatan tahun 2026 yang akan diusulkan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat (sumber dana APBN), melalui forum Rakortekrenbang Nasional dan Musrenbang Nasional.
Usulan tersebut harus didukung dengan Readiness Criteria (RC) atau kriteria kesiapan, yaitu kriteria yang akan menjamin kesiapan kelengkapan atas suatu usulan program untuk bisa diterima sebagai program dengan dasar yang benar, lengkap dan siap untuk dilaksanakan. “Hal tersebut bertujuan agar infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” ungkap Leonard.
Ditambahkanya, Readiness Criteria (RC) yang harus disiapkan saat mengajukan usulan program kegiatan, antara lain kesiapan lahan (berupa sertifikat/surat bukti bebas lahan), dokumen Studi Kelayakan Proyek / Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL), dokumen perencanaan teknis sektoral, serta kriteria lainnya yang dipersyaratkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam pembangunan infrastruktur sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Di kesempatan yang sama, Leonard menambahkan bahwa Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Pemerintah Provisi Kalimantan Tengah juga telah menyelesaikan penyusunan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045.
Saat ini Pemerintah juga sedang menyusun rancangan awal RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pilpres Februari 2024 yang lalu.
Di satu sisi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bappedalitbang pada tahun 2024 ini juga menyusun rancangan teknokratik RPJM Daerah Tahun 2025-2029. Nantinya, pada tahun 2025 Pemprov Kalimantan Tengah akan menyusun RPJM Daerah Tahun 2025-2029.
“Arah kebijakan kewilayahan RPJPN 2025-2045 untuk transformasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional dan pusat konservasi internasional. Juga ada mandat dari pusat terkait dengan hilirisasi sumber daya alam,” imbuh Leonard.
Di akhir sambutannya, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng menyampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam arahannya pada pembukaan Rakorbangwil tahun 2024 tanggal 8 Nopember 2024 yang lalu, menyatakan bahwa terdapat tiga strategi dalam penyusunan program infrastruktur PU TA 2026. Pertama, mempedomani Asta Cita, termasuk fokus pada swasembada pangan dan pemerataan wilayah. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun agar segera bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, memperkuat kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional di bidang infrastruktur.
“Fokus pembangunan nasional dalam rancangan awal RPJMN 2025-2029 berkaitan bidang PU dan PKP adalah Swasembada Pangan, Air, dan Energi; Ekonomi Hijau; Konektivitas Jalan pada Jalur Utama, Aksesibilitas Daerah 3T, Pelabuhan Terpadu, Darat dan Keselamatan LLAJ; Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan; Hilirisasi dan Industrialisasi; Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman; Infrastruktur Perkotaan; dan Infrastruktur Berketahanan Iklim. Dengan demikian, penyusunan rencana program kegiatan APBN tahun 2026 mengacu kepada arah kebijakan, fokus dan prioritas pembangunan nasional tersebut,” pungkas Leonard.
Hadir dalam rakor tersebut yaitu Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Prov. Kalteng Yohanna Endang, perwakilan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalteng, Kasi Pelaksanaan BWS Kalimantan II Palangka Raya Nopriyandi Muttaqien, Kepala Balai BPJN Kalimantan Tengah Agung Yudhianto, Kasi Pelaksana Wilayah I BPPW Kalteng Maria Caroline, Bappeda Kab/Kota, Dinas PUPR Kab/Kota, serta Dinas Perkimtan Kab/Kota.
