PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Sebanyak 376 depot air minum isi ulang di Kota Palangka Raya terancam dinyatakan ilegal karena beroperasi tanpa izin resmi. Kondisi ini menjadi sorotan anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif Noerkim, yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
“Karena tidak ada peraturan daerah yang memayungi hukumnya, segala faktor lain menjadi terabaikan. Uji klinis tidak dilakukan, dan kualitas kesehatannya tidak jelas. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah airnya aman untuk dikonsumsi,” ungkap Arif, Senin (18/11/2024).
Lebih lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, bahwa ketiadaan izin berdampak langsung pada kualitas air minum yang diproduksi. Tanpa sertifikasi dan uji klinis, air yang dijual depot-depot tersebut tidak memiliki jaminan keamanan, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
Ia juga menyoroti praktik perubahan sumber air oleh beberapa depot. “Dulu air diambil dari sumber terpercaya seperti Tangkiling. Sekarang, banyak depot menggunakan air tanah yang disuling sendiri tanpa izin atau standar yang jelas,” tukasnya.
Terlepas dari itu Arif mendesak pemerintah daerah untuk segera merumuskan peraturan daerah (Perda) yang mengatur perizinan depot air minum isi ulang. Ia menekankan pentingnya regulasi untuk memastikan setiap depot mematuhi standar kesehatan dan keamanan.
“Jika depot-depot ini memiliki izin, mereka wajib memenuhi standar tertentu, termasuk uji kesehatan. Ini adalah cara memastikan air yang dikonsumsi masyarakat aman,” tegasnya.
Melihat situasi ini, Arif meminta masyarakat Kota Palangka Raya agar lebih waspada dalam memilih depot air minum isi ulang. Ia menyarankan agar konsumen segera melaporkan gejala kesehatan, seperti sakit perut, yang diduga akibat air berkualitas buruk.
“Kalau merasa ada gejala setelah mengonsumsi air dari depot tertentu, segera periksakan dan laporkan. Jangan sampai kita mengabaikan risiko kesehatan hanya karena ingin praktis,” tukasnya.
Regulasi yang jelas diharapkan imbuh Arif, dapat segera diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan mendorong depot air minum agar beroperasi secara legal dan bertanggung jawab.
