PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, mengapresiasi langkah pemerintah kota setempat bersama PT Pertamina yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa restoran dan rumah makan untuk memastikan penggunaan gas elpiji 3 kilogram tepat sasaran.
Terbukti dalam sidak tersebut, ada ditemukan sebuah rumah makan yang ironisnya masih menggunakan gas elpiji 3 kilogram, dengan kepemilikan sebanyak 12 tabung.
Terkait temuan ini ucap Ridha, ia mengingatkan seluruh pemilik restoran di Kota Palangka Raya agar tidak menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi untuk keperluan operasional bisnis mereka.
“Restoran yang masih menggunakan elpiji 3 kilogram harus segera beralih ke gas yang tidak bersubsidi,” tukasnya mengingatkan, Selasa (12/11/2024).
Ridha juga meminta Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan peringatan tegas sesuai ketentuan kepada tempat usaha yang melanggar aturan ini.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007, distribusi elpiji 3 kilogram diatur khusus untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro.
“Usaha mikro yang dimaksud adalah usaha kuliner kecil yang berbasis industri rumahan,” jelasnya.
Ridha menekankan, bahwa gas elpiji 3 kilogram bersubsidi seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu. Ia menyayangkan masih adanya restoran yang memanfaatkan elpiji bersubsidi untuk kebutuhan bisnis besar.
“Ini penting untuk memastikan distribusi elpiji tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM. Jangan sampai pelaku usaha dengan pendapatan besar setiap harinya justru menggunakan gas bersubsidi,” tegas Ridha.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta pemerintah kota untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar. Terutama yang menggunakan elpiji bersubsidi dalam jumlah besar.
Ridha juga berharap agar sidak ini dilakukan secara rutin untuk memberikan efek jera.
“Melalui sidak ini, kami berharap distribusi elpiji 3 kilogram menjadi lebih tepat sasaran, sehingga subsidi pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
