Kalteng TerkiniKalteng Terkini
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Font ResizerAa
Kalteng TerkiniKalteng Terkini
Font ResizerAa
  • Home
  • Tentang
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
  • Opini
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Follow US
Pemerintah Provinsi Kalteng

Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri. Kalteng Masuk Sepuluh Provinsi Inflasi Terendah

admin01
Published: October 7, 2024
Share
5 Min Read
WhatsApp Image 2024 10 07 at 22.58.03
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual. (foto/mmckalteng)

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual, di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (7/10/2024).

Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan pada minggu pertama Oktober 2024, semakin banyak kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga. “Minggu lalu 180 kabupaten/jkota, sedangkan minggu ini 247 kabupaten/kota, untuk komoditasnya bawang merah dan cabai rawit,” ujarnya.

Lebih lanjut ia katakan, kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga tersebut sangat acak, karena kabupaten/kota yang berdekatan tidak mengalami kenaikan harga.

“Itu artinya terjadi di internal kabupaten/kota tersebut. Kami berharap kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH segera introspeksi dan jangan sampai minggu depan tercatat terjadi kenaikan harga lagi, sebab jika masih tercatat artinya tidak ada upaya yang dilakukan sama sekali,” imbuhnya.

Selanjutnya, Deputi Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan dalam paparannya, tingkat deflasi komponen harga bergejolak pada September 2024 adalah deflasi terdalam dibandingkan September 2020-2023, dengan tingkat deflasi sebesar 2,81%.

“Pola yang sama terjadi pada bahan makanan. Pada September 2024 deflasi sebesar 1,93%. Sedangkan komponen energi pada September 2024 juga mengalami deflasi sebesar 0,30% dipicu penurunan harga BBM nonsubsidi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama Oktober 2024 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH.

“Harga bawang merah sampai dengan minggu pertama Oktober 2024 naik sebesar 5,50 % dibandingkan September 2024, sementara harga minyak goreng sampai dengan minggu pertama Oktober 2024 naik sebesar 0,36%. Sedangkan harga telur ayam sampai dengan minggu pertama Oktober 2024 naik sebesar 0,53% dibandingkan September 2024, dan harga cabai rawit sampai dengan minggu pertama Oktober 2024 turun sebesar 3,24% dibanding September 2024,” sebutnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Presiden memberikan apresiasi tinggi karena inflasi di angka 1,84% (y-o-y) dan inflasi m-t-m mengalami deflasi 0,12%. “Ini adalah angka terendah sepanjang kita rakor selama dua tahun ini, dan menjadi terendah semenjak Indonesia merdeka,” katanya.

Ia menjelaskan, sepuluh provinsi yang inflasinya tertinggi pada bulan September 2024 berada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Gorontalo, Bali, Papua Barat Daya, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur.

“Sedangkan sepuluh provinsi yang inflasinya terendah pada bulan September 2024 yaitu Bangka Belitung, Papua, Sulawesi Tenggara, NTT, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Bengkulu, dan Aceh,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BPS Provinsi Kalteng Agnes Widiastuti merilis bahwa pada September 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,60.

Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sukamara sebesar 1,98 persen dengan IHK sebesar 107,19 dan terendah di Kabupaten Kapuas sebesar 1,24 persen dengan IHK sebesar 105,84.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,31 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,55 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,88 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,65 persen; kelompok transportasi sebesar 0,54 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,45 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,21 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,63 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,12 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,52 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) Provinsi Kalimantan Tengah pada September 2024 sebesar 0,07 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) September 2024 sebesar 0,05 persen, bebernya.

Share This Article
Facebook Copy Link Print

Recent Posts

  • Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Pemenuhan Kebutuhan Dasar Melalui KHBS February 25, 2026
  • Sebanyak 30 Ribu Lebih Portal humabetang.id Terima Aduan dan Pengajuan Masuk February 25, 2026
  • SPPG Barsel Klarifikasi Isu Ketidaksesuaian MBG February 25, 2026

Berita yang mungkin anda minati

WhatsApp Image 2026 02 25 at 18.15.10
Pemerintah Provinsi Kalteng

Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Pemenuhan Kebutuhan Dasar Melalui KHBS

February 25, 2026
WhatsApp Image 2026 02 25 at 18.15.31
Pemerintah Provinsi Kalteng

Sebanyak 30 Ribu Lebih Portal humabetang.id Terima Aduan dan Pengajuan Masuk

February 25, 2026
Picture1
Pemerintah Provinsi Kalteng

Pemprov Kalteng Terus Tingkatkan Pelayanan Publik. Kini Masyarakat Dapat Lakukan Validasi Data Sekaligus Cek Status Penerimaan Bantuan dengan Mudah dan Cepat

February 24, 2026
WhatsApp Image 2026 02 24 at 20.35.55
Pemerintah Provinsi Kalteng

Kadisdagsperin Kalteng Hadiri ToT Pencatatan Keuangan Pesantren di BI Kalteng

February 24, 2026

Footer

  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?