PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender yakni kaum perempuan yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di masyarakat dan pemerintah, maka perlu dibangun SDM kaum perempuan yang memadai, memberikan perlindungan kepada kaum perempuan, ibu dan anak, meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan kemandirian kaum perempuan, ibu dan anak, serta ketahanan keluarga. Hal ini tertuang dalam RPJMD Kalteng yang memuat visi misi gubernur Kalteng, pada poin kelima Pembangunan di bidang gender.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Aurila Hotel Palangka Raya dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo didampingi Bunda Forum Anak Daerah Provinsi Kalteng Yulistra Ivo Sugianto Sabran. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama tiga hari, yakni tanggal 14-16 Agustus 2024. Kamis (15/8/2024)
Nampak hadir selaku Narasumber yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KemenPPPA RI Destri Handayani, Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, serta Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten/Kota se-Kalteng.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menjadi narasumber pada Rakor yang bertemakan “Sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Mewujudkan Perempuan Berdaya dan Anak Terlindungi Menuju Kalteng Makin BERKAH” tersebut.
Dalam paparannya yang berjudul Kebijakan dan Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Leonard menyampaikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode selama 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode selama lima tahun, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan. Dari ketiga dokumen ini, dokumen yang memuat visi dan misi kepala daerah adalah RPJMD, yang bisa menjadi panduan dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD, dan dokumen-dokumen perencanaan sektoral atau teknis lainnya.
Ditambahkan Leonard, di periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini, mengusung visi Kalteng Makin Berkah, yang memiliki 5 (lima) misi. Di dalam RPJMD, misi ini mesti dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang juga mesti terdapat target indikatornya yang menjadi alat ukur dalam mengevaluasi ketercapaiannya nanti.
Lebih lanjut ia mengatakan, dari kelima misi ini, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalteng berkaitan erat dalam pemenuhan misi kelima yaitu Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya, dan Berkesetaraan Gender. Misi kelima ini salah satu tujuannya yaitu Meningkatkan Kesetaraan Gender, dengan indikatornya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan target akhir (2026) sebesar 89,15.
“Tujuan pembangunan ini diturunkan lagi ke dalam sasaran pembangunan daerah, yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan indikatornya Indeks Pemberdayaan Gender dengan target akhir (2026) sebesar 81,98,” ungkap Leonard.
Di kesempatan yang sama, Leonard menyampaikan bahwa dalam perencanaan pembangunan, perlu diperhatikan peta wilayah zonasi pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMD. Dimana zonasi ini dibagi dalam tiga zona, yaitu zona wilayah barat, tengah, dan timur dengan memperhatikan potensi wilayahnya masing-masing dengan rencana pengembangan potensinya. Walaupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami penurunan capaian 79,99, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami peningkatan pada capaian 89,82. Hal ini berarti ratio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan semakin mendekati laki-laki.
“Kita juga patut bersyukur dengan turunnya 3,4% prevalensi stunting di Provinsi Kalteng, sehingga kita perlu untuk berupaya lebih keras untuk lebih menurunkannya lagi hingga kita bisa bebas stunting,” tegas Leonard.
Di akhir paparannya, Leonard menyampaikan di dalam RPJPD, DP3APPKB berkaitan dengan isu strategis bidang sosial yang antara lain terkait stunting, angka kematian ibu, pernikahan usia anak, dan pembangunan gender.
“DP3AP2KB berkaitan erat dengan misi kelima RPJPD dengan arah pembangunan Kalteng Tangguh ke-14 (KT14) yaitu Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, dengan indikatornya Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dan Indeks Ketimpangan Gender, Selain itu, DP3AP2KB juga bisa beririsan dengan misi pertama dengan arah pembangunan kesehatan untuk semua, dengan indikator Angka Kematian Ibu dan Prevalensi Stunting, serta dengan misi kedua dengan arah pembangunan Iptek, Inovasi, dan produktivitas ekonomi dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan,” pungkas Leonard.
