PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, sekaligus mewujudkan para penyelenggara negara khususnya ASN yang memiliki jabatan di pemerintahan sebagai pemimpin di instansi maupun dinas di lingkup Pemerintah Provinsi.
Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI gelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXVI Tahun 2024, di Aula Jayang Tingang (AJT) Kantor Gubernur Kalteng. Pelatihan tersebut dibuka oleh Sekretaris Utama LAN RI Reni Suzana. Kamis (8/08/2024)
Nampak hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPSDM Provinsi Kalteng Rahmawati, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalteng, dan para Fasilitator/Widyaiswara.
Dalam sambutannya Reni Suzana mengatakan, kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga lingkungan.
“Transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif dapat menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang.
“Untuk mencapai ini, Pemerintah perlu melakukan transformasi dalam tata kelolanya, termasuk perubahan dalam kebijakan, regulasi, sistem pengendalian, dan partisipasi publik,” imbuhnya.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan, sambungnya, Pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien, pengurangan polusi, dan perlindungan lingkungan, termasuk kebijakan tentang energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan konservasi biodiversitas.
“SDM yang berkualitas dan kompeten adalah kunci keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan. Pelatihan dan pengembangan kapasitas harus menjadi prioritas. Para pemimpin dan aparatur negara harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar dapat menjalankan tugas dengan baik,” bebernya.
Ia menyebut, PKN Tingkat II ini merupakan kesempatan bagi para peserta untuk saling berbagi pengalaman, menambah wawasan, dan membangun jaringan yang kuat dalam upaya mewujudkan pemimpin perubahan yang adaptif, transformatif, dan visioner.
“Manfaatkan kesempatan berharga mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ini dengan baik bukan hanya untuk menimba ilmu dan memperluas wawasan, tapi juga untuk mengembangkan kompetensi, membangun jejaring kerja dan bersama-sama, menghasilkan karya yang berdampak ke masyarakat,” tukasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Nuryakin saat membacakan sambutan tertulis Gubernur mengatakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II merupakan momentum penting, yang bukan hanya sekedar acara seremonial belaka, tetapi sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur negara, khususnya di Kalteng.
“Melalui PKN ini, diharapkan melahirkan para Pejabat Pimpinan Tinggi yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang tinggi, sehingga mampu merespon dengan lincah berbagai tantangan dan dinamika perubahan yang begitu cepat di era globalisasi dan digitalisasi saat ini,” katanya.
Sekda menjelaskan tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah saat ini adalah bagaimana mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien, dengan tetap berkomitmen terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Transformasi Tata Kelola Pemerintahan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik, responsif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) tersebut akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan juga kualitas pelayanan publik, sehingga pada akhirnya juga akan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintah,” ungkapnya.
Menurut Sekda, pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan adalah strategi yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
“Pertumbuhan yang berkelanjutan akan mendorong terciptanya lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya.
