MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Barito Utara dalam pemandangan umum fraksinya melalui juru bicara fraksi, Karianto Saman, menyampaikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut untuk kesepuluh kalinya atas Laporan Keuangan.
Ia menilai pencapaian ini sebagai bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Maka tentunya capaian keberhasilan ini patut disyukuri bersama, mengingat BPK RI semakin ketat dalam menentukan kriteria penilaian pemeriksaan. Pencapaian ini dilakukan di tengah penanganan berbagai urusan yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang cukup.
Besar harapan kami agar perolehan ini dapat terus dipertahankan dan menjadi semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara,” ungkap Karianto Kamis (18/7/2024).
Karianto juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan upaya penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan harapan terwujudnya good governance.
Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah harus mencerminkan prinsip dasar penegakan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban yang kredibel.
“Prinsip akuntabilitas publik harus diterapkan pada semua lembaga pengguna anggaran Pemerintah Daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat,” tegasnya.
Karianto juga menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dalam menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial. Ia menambahkan bahwa dalam urusan dasar seperti pangan, akses listrik, dan kesempatan kerja, harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Utara yang luas ini.
