PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka percepatan Penurunan Stunting dan perbaikan gizi buruk pada ibu dan anak di wilayah Provinsi Kalteng Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, menggelar Pertemuan Evaluasi Lintas Sektor Kesehatan Ibu dan Anak, dan Masalah Gizi (Weight Faltering, Underweight, Gizi Kurang, Gizi Buruk, Stunting) di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Hotel Neo Palma Palangka Raya,Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul. Senin (06/05/2024).
Hadir pada kegiatan tersebut sebagai peserta yaitu perwakilan dari Bappedalitbang Provinsi Kalteng, perwakilan Disdik Provinsi Kalteng, perwakilan DP3APPKB, serta Kabid Kesmas dan Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng.
Dalam sambutannya, Kadis Kesehatan mengatakan peran multisektor dikoordinasikan melalui kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa/kelurahan. Pelaksanaan di tingkat daerah dipimpin langsung oleh wakil kepala daerah agar dapat secara efektif mengatasi hambatan koordinasi dan intensitas layanan yang dihadapi.
“Selain itu, pendekatan percepatan penurunan stunting diarahkan pada aspek pencegahan dengan memperluas sasaran-sasaran strategis terutama pada sektor hulu melalui sasaran remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, hingga sasaran ibu dan bayi yang memiliki resiko stunting hingga usia lima tahun. Untuk memastikan aksesibilitas layanan bagi seluruh sasaran prioritas tersebut koordinasi lintas sektor diperkuat oleh Tim Pendamping Keluarga, untuk memastikan seluruh intervensi tidak hanya diterima namun dimanfaatkan oleh sasaran prioritas,” imbuhnya.
Dijelaskan pula, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai penguatan dan penajaman Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan sejak tahun 2018. Perpres 72/2021 ini semakin memperkuat kerangka intervensi dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, baik di tingkat pusat dan daerah untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN 2020-2024.
“Dalam rangka mengawal pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, pemerintah melakukan intervensi melalui pendekatan multisektor yang mengarah pada peningkatan kualitas intervensi spesifik dan sensitif, terutama melalui pemenuhan seluruh indikator sebagaimana tertuang dalam lampiran Perpres 72/2021 tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, prevalensi balita stunting di Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebesar 26,9 % (SSGI, 2022) turun menjadi 23,5 % hasil SKI 2023 dan target pada 2024 diharapkan turun menjadi 14%. Target tersebut memerlukan kerja cerdas seluruh jajaran baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk Puskesmas. Penanggulangan stunting di Indonesia dilakukan secara nasional dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.
Ia menambahkan, permasalahan gizi pada ibu hamil sering terjadi karena adanya masalah pada saat remaja dan sebelum hamil. Kekurangan gizi kronis dan anemia pada remaja berdampak buruk pada kesehatan dan perkembangan mereka. Tingginya angka malnutrisi pada remaja putri, calon pengantin dan ibu hamil berkontribusi pada risiko peningkatan morbiditas dan mortalitas pada kehamilan dan persalinan, serta melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan prematur. Kondisi ini berkontribusi pada siklus malnutrisi antar generasi.
“Setelah bayi lahir, hal penting yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan dalam 1000 hari pertama Kehidupan (HPK) adalah Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA). PMBA mencakup pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang ada sejak bayi berusia 6 (enam) bulan sampai 24 bulan dan dilanjutkan sampai usia 59 bulan,” tegas Kadiskes.
Adapun angka cakupan bayi yang mendapat ASI Eksklusif pada tahun 2023 sebesar 58% (cakupan ePPGBM, 2023) angka tersebut belum mencapai target Rencana Strategi Kesehatan tahun 2023 yaitu 75%, sehingga perlu ditingkatkan untuk pencapaian lebih optimal. Selain capaian target, sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan kualitas MP ASI.
Upaya untuk percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan mengoptimalkan 11 program untuk mencapai target indikator spesifik dan sensitif, yaitu skrining anemia pada siswa kelas tujuh dan sepuluh, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Puteri, Pemeriksaan Kehamilan (ANC), Pemberian TTD pada Ibu Hamil, Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK).
Lebih lanjut ia mengatakan untuk Pemantauan Pertumbuhan Balita, ASI Eksklusif, Pemberian MPASI kaya Protein Hewani bagi Baduta, Tatalaksana Balita dengan Masalah Gizi (Weight Faltering, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting), Peningkatan cakupan dan perluasan Imunisasi dan Edukasi Remaja, Ibu Hamil dan keluarga termasuk pemicuan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
“Untuk mencapai target 11 program intervensi spesifik dan sensitif tersebut sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan program terkait. Oleh karena itu, untuk semakin memperjelas peran lintas sektor dan lintas program maka perlu dilakukan evaluasi kinerja lintas sektor dan program terkait dengan melaksanakan pertemuan ini,” tutup Kadiskes.
