PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan di Provinsi daerah dengan menyelaraskan program pemerintah Pusat dan Provinsi serta di integrasikan ke dalam program pembangunan pemerintah kabupaten dan kota agar dapat berjalan secara harmonis, konsisten dan berkesinambungan pemerintah provinsi meminta 4 sektor utama yang harus menjadi perhatian oleh seluruh Kapala daerah dan Stakeholder masing -masing dinas, instansi swasta kabupaten dan kota.
4 faktor utama tersebut yakni sektor pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi yang merupakan pilar utama penompang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah provinsi dalam hal ini Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mebuka Musrenbang Provinsi Kalteng Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (24/4/2024).
Nampak hadir Bupati/Pj Bupati/Pj Wali Kota se-Kalteng beserta jajaran, Sekda Provinsi Kalteng H Nuryakin, unsur Forkopimda. Anggota DPD RI Dapil Kalteng Habib Said Abdurrahman, dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi
Wagub mengatakan pembangunan Kalteng Tahun 2025-2045 adalah kelanjutan dari periode Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, yang mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 “Indonesia Emas 2045”, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
“Sementara itu, pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, dengan mengusung tema Memantapkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul dan Bermartabat,” ujarnya.
Lebih lanjut, untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Dokumen RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2021-2026, Rancangan RPJPD Provinsi Kalteng Tahun 2025-2045, dan juga mempedomani Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang mengusung tema untuk wilayah Kalimantan “Superhub Ekonomi Nusantara”.
”Sedangkan untuk Kalimantan Tengah sendiri mengusung tema Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional,” imbuhnya.
Wagub menambahkan, tingkat kemiskinan Provinsi Kalteng tahun 2023 adalah 5,11 persen, lebih rendah dibanding Angka Nasional yakni 9,36 persen.
”Sedangkan Gini Ratio 0,317, lebih baik dari angka Nasional 0,388. Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,10 persen, lebih rendah dibandingkan Capaian Nasional yang sebesar 5,32 persen. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi sebesar 4,14 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,73, serta angka prevalensi stunting untuk Provinsi Kalimantan sebesar 23,5 persen, sedang angka Nasional 21,6 persen,” jelasnya.
Pada Musrenbang tahun ini Wagub meminta agar seluruh stakeholders tetap memprioritaskan pembangunan pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan perekonomian, serta meningkatkan pelayanan sektor-sektor tersebut sehingga dapat menjangkau seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat di Kalteng.
”Selanjutnya, agar mengembangkan Kawasan untuk Industri Pengolahan Hasil Sumber Daya Alam dan Pertanian dalam arti luas, yang dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.
Wagub juga meminta semua pihak terkait untuk berkomitmen mendukung penyusunan RPJPD Provinsi Kalteng, dengan turut berpartisipasi aktif menyumbangkan pemikiran atau masukan dari berbagai sudut pandang, sesuai bidangnya masing-masing.
“Dengan demikian, diharapkan nantinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah ini benar-benar merupakan jabaran dari gambaran, mimpi, harapan dan cita-cita dari seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah sampai 20 tahun ke depan,” pungkasnya.
Selanjutnya, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Hadi Prabowo menyampaikan dalam arahannya, Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu Pembangunan Jangka Panjang.
“Pengoptimalan pengelolaan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan pembangunan daerah,” bebernya.
Ia menekankan, kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerja sama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks.
“Perlu memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan Pembangunan Nasional sebagai bagian dari menjamin sinkronisasi, keselerasan, dan kesinambungan pembangunan Pusat dan Daerah,” tandasnya.’
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Leonard S Ampung menyampaikan dalam laporannya, kegiatan Musrenbang ini bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan Akhir RPJPD dan RKPD, serta menyepakati permasalahan Pembangunan Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, arah kebijakan Pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi dan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja beserta lokasi.
”Selanjutnya, untuk penyelarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional; dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi dengan program dan kegiatan Kabupaten/Kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Kegiatan Musrenbang juga dirangkaikan dengan launching Logo Hari Jadi ke- 67 Provinsi Kalteng Tahun 2024 dan penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah Tiga Kabupaten Terbaik Tingkat Provinsi Kalteng Tahun 2024, yakni Kotawaringin Barat, Gunung Mas, dan Barito Selatan.
