PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka sinkronisasi program pembangunan yang di miliki oleh pemerintah provinsi yang diupayakan untuk di selaraskan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan secara optimal, efisien tepat sasaran dan berkelanjutan serta bagaimana peningkatan PAD sesuai target pembangunan maka diperlukan sebuah Sinergitas bersama pemerintah kabupaten/Kota.
Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Kalteng gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Tahun 2024, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (27/03/2024).
Nampak hadir Ketua TP PKK Provinsi Kalteng Ivo Sugianto Sabran, Sekda Provinsi Kalteng H Nuryakin, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Setda, serta Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalteng. Hadir pula Bupati, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota beserta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengatakan rakor ini dilaksanakan untuk menyatukan pandangan dan menyinkronkan pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Beberapa Kabupaten juga mengalami kenaikan dalam struktur anggaran, ini juga akibat karena adanya upaya maksimal yang dilakukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Sementara, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dalam arahannya menyampaikan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempunyai tekad dan komitmen yang sama, serta sinergi yang kuat dalam membangun Kalteng.
“Pendapatan Asli Daerah harus terus dioptimalkan untuk memperkuat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gali berbagai potensi yang dimiliki daerah masing-masing dan prioritaskan pembangunan tetap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian dalam arti luas terutama melalui upaya hilirisasi dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan,” kata Gubernur.
Ia menambahkan, upaya percepatan penurunan stunting harus menjadi prioritas, dalam rangka pengembangan SDM Kalteng yang unggul.
“Selain stunting, kita juga masih harus berjuang untuk menurunkan angka Perkawinan Usia Anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk pemenuhan hak-hak anak,” imbuhnya.
Selain itu, sambungnya, pemanfaatan Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penanganan stunting, pembangunan jalan desa, dan program strategis lainnya di sekitar hutan.
“Keberadaan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit dan pertambangan juga diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia juga meminta agar pembangunan sektor infrastruktur dan objek wisata terus didorong, baik jalan dan jembatan untuk konektivitas maupun ikon daerah.
“Meski inflasi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 hingga saat ini relatif terkendali, bahkan masuk 10 besar Provinsi dengan inflasi terendah se-Indonesia, namun kita tidak boleh lengah. Kita juga perlu fokus menguatkan Sektor Ketahanan Pangan, diantaranya dengan menyukseskan Program Strategis Nasional Food Estate dan peningkatan produksi padi khususnya melalui upaya Optimasi Lahan Rawa,” sebutnya.
Orang nomor satu di Kalteng tersebut juga meminta agar pembangunan sektor pendidikan harus diperhatikan melalui peningkatan sarana prasarana dan bantuan sosial pendidikan/beasiswa.
“Fokus utama lainnya adalah peningkatan kualitas dan pemerataan layanan sektor kesehatan. Untuk itu, kita telah membangun RSUD Kelas B di Hanau Kabupaten Seruyan, dan merencanakan pembangunan Rumah Sakit Provinsi di Palangka Raya. Selain itu, bekerja sama dengan RS Jantung Harapan Kita, RSUD Dr. Doris Sylvanus sudah mampu melaksanakan operasi bedah jantung, sehingga masyarakat Kalimantan Tengah tidak perlu ke luar daerah,” bebernya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menumbuhkan potensi perekonomian daerah ke depan, seperti program strategis pembangunan Shrimp Estate, percepatan aliran listrik ke seluruh pelosok Desa di Kalteng pada tahun 2026, serta pengembangan sektor koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus kita perkuat, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ungkapnya.
Terakhir, ia juga mengimbau agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terus bersinergi dan meningkatkan antisipasi dan penanganan bencana, seperti karhutla dan banjir.
