BANJARBARU, KALTENGTERKINI.CO.ID – Peer to Peer Landing (P2PL) atau Fintech Landing, kini sudah punya payung hukum yakni UU nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) yang masuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainya (pasal 8 angka 1) dan merupakan lingkup usaha jasa pembiayaan (pasal 106 ayat (1) huruf d).
UU P2SK memberikan landasan hukum bagi penyelenggara Peer to Peer Landing (P2PL) atau Fintech Landing yang selama ini belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang.
Terkait ketentuan pidana, bagi penyelenggara P2PL Landing illegal dapat dipidanakan (Pasal 298 ayat (1) dan (8)) namun baru bisa diberlakukan 3 tahun setelah diterbitkan tahun 2026 mendatang.
“Memang diakui sekaramg ini, pinjaman online (Pinjol) banyak sekali, namun OJK belum bisa melakukan tindakan pidana hingga eksekusi, karena undang-undangnya baru berlaku tahun 2026 mendatang,” ungkap, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainya, Edi Setijawan saat memberikan paparannya pada acara Workshop Jurnalis Class Angkatan 8 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Rabu (28/2/2024).
Menurut Edi, UU nomor 4 tahun 2023 ini mengamanatkan peraturan OJK tentang Peer to Peer Landing (P2PL) atau Fintech Landing, namun saat ini kita masih menggunakan UU nomor 10 tahun 2022.
Jadi yang melakukan penyediaan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini, tidak hanya Peer to Peer Landing (P2PL) saja. Bank pun menyediakan pembiayaan berbasis teknologi informasi digital bank yang berbasis internet, termasuk multi finance.
Kalau Fintech Landing diawasi oleh OJK, maka itu legal. Karena semua proses perijinan sudah dilalui atau memenuhi syarat, kalau tidak diawasi oleh OJK berarti Illegal.
Layanan pinjam meminjam uang atau pendanaan atau kredit berbasis teknologi informasi yang dapat dilaksanakan oleh LJK (misalnya Bank, Lembaga Pembiayaan (multifinance), dan P2P Lending) dan non LJK (misalnya Koperasi Digital). Terdapat Pinjol legal dan illegal, namun sepanjang 2023 sebanyak 2.248 entitas telah ditutup oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), jelas Edi.
Sementara kata dia, Fintech Landing berizin yang diawasi oleh OJK sebanyak 101 yang terbagi menjadi 94 Penyelenggara konvensional dan 7 Penyelenggara syariah. (edw)
