PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID –Dalam rangka perang terhadap Narkoba serta melakukan pencegahan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran narkoba di Kalteng pemerintah provinsi meminta Sinergitas antar elemen untuk melakukan kolaborasi, koordinasi, komunikasi dan Sosialisasi, baik pemerintah , swasta, Masyarakat, Institusi Penegak hukum, dunia pendidikan, ormas, tokoh masyarakt ,agama, semua komponen bangsa untuk memberantas peredaran narkoba.
Sehubungan dengan hal tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng H Nuryakin mewakili Gubernur buka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Selasa (20/02/2024).
Nampak hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kesbangpol Provinsi Kalteng Katma F. Dirun, Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota, serta Pj Bupati/Wali Kota se-Kalteng.
Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur, Sekda mengatakan bahwa saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas.
“Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi,” ujarnya.
Menurutnya, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu masalah serius yang terus menyita perhatian.
“Kerugian terbesar dari penyalahgunaan narkoba adalah pelemahan karakter individu yang menyebabkan melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal dari kehancuran bangsa. Menyikapi hal itu, Kepala BNN berkomitmen untuk mewujudkan INDONESIA BERSINAR (Bersih Tanpa Narkoba),” imbuhnya.
Ia menambahkan, penanganan permasalahan narkoba di daerah dapat diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap berbagai ancaman kejahatan narkoba yang dapat diintegrasikan dengan agenda perwujudan kota berkelanjutan sesuai dengan visi Nasional “Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing Pada Tahun 2045”.
“Peran Pemerintah daerah diharapkan mampu mengolaborasi dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki seluruh komponen di daerah, baik kalangan Pemerintah, Dunia Usaha, maupun masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman dan gangguan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng Joko Setiono menyampaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang serius dan telah banyak menyebabkan kerugian bagi individu, keluarga maupun sebuah negara, dan dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa.
“Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah sudah mencapai 0,70% atau 10.108 orang, hal ini sangat memprihatinkan. Untuk itu kita harus berkontribusi dalam upaya penanggulangan masalah narkoba, karena ini bukan hanya tanggung jawab BNN saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama,” tandasnya.
