PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Mewakili Sekda Kalteng, Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko membuka resmi Forum Group Discussion peningkatan retribusi daerah di Aula Bapenda. Kegiatan ini dijelaskan oleh kepala Bapenda Anang Dirjo sebagai diskusi efisiensi peningkatan retribusi daerah yang akuntabel dan transparan bebas dari korupsi.
“Sebagai penyamaan persepsi dalam pengawasan, tata cara pemungutan dan evaluasi penerimaan retribusi daerah serta memberikan pemahaman terkait pentingnya pengelolaan objek retribusi daerah sebagai cerminan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi sumber PAD Kalteng,” papar Anang Dirjo.
Sahli Yuas Elko mengapresiasi diskusi ini bahwa retribusi daerah perlu ditingkatkan dan dioptimalkan, mengingat masih banyak potensi-potensi objek retribusi daerah yang dapat dimanfaatkan.
“Target retribusi daerah pada APBD tahun 2023 ditetapkan sebesar 21 miliar lebih dengan realisasi penerimaan sebesar 26 miliar lebih atau dengan persentase sebesar kurang lebih 118,84%. Hal tersebut diapresiasi bahwa dengan kerjasama dan koordinasi yang baik target pendapatan retribusi daerah dapat dilampaui,” kata Yuas.
Namun pada tahun anggaran murni 2024, target retribusi daerah ditetapkan kembali sebesar 21 miliar lebih mengingat penentuan serta perhitungan target masih berdasarkan Perda Nomor 3, 4 dan 5 tahun 2019 tentang jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.
Tambah Yuas, dalam Permendagri 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dan surat Dirjen Bina keuangan daerah Kemendagri nomor 900.113.1/2014 tentang penjelasan terkait pelaksana PP 35 2023. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah harus dapat menyesuaikan penetapan target pada setiap perangkat daerah.
“Oleh karena itu perlunya membentuk tim kerja untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan PAD agar penetapan target retribusi daerah dapat terukur dan menggali tuntas potensi objek retribusi,” tambahnya.
Yuas harapkan adanya komunikasi penyelesaian permasalahan krusial pada setiap perangkat daerah terkait objek retribusi yang dulunya dapat dipungut dan sekarang tidak bisa dipungut agar menyesuaikan target pendapatan sesuai Perda yang berlaku.
“Kepada seluruh perangkat daerah agar bersinergi mewujudkan pengadministrasian, pelaporan dan pengawasan terhadap objek-objek retribusi daerah yang lebih optimal lagi,” tutupnya.
