PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka penegakkan HAM sekaligus pemenuhan hak asasi manusia khususnya di Provinsi Kalteng Pemerintah Provinsi melalui asisten Administrsi Umum (Adum) menghadiri kegiatan Penyerahan Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) 2023, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, bertempat Aula Mentaya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Rabu (10/01/2024).
Pemberian penghargaan tersebut sebagai salah satu memotivasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalteng untuk bisa mewujudkan kota Peduli HAM.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng Maskur, Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati, Sahli Bidang Pembangunan Hukum dan Politik Kabupaten Pulang Pisau Iwan Hermawan, serta jajaran Kanwil Hukum dan HAM Kalteng.
Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Adum Sri Suwanto menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Kalteng mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, yang terus membina dan mendorong daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan program Kabupaten Kota Peduli HAM.
Pemberian penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM merupakan salah satu pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025, memuat sasaran strategis yang digunakan dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap 4 (empat) Kelompok sasaran aksi HAM, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.
“Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk melakukan evaluasi, terutama pada dinas atau instansi terkait baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, untuk melaksanakan dan memenuhi kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM dan tercapainya Aksi HAM secara maksimal” kata Asisten Adum.
“Sehingga tujuan RANHAM, Kabupaten Kota Peduli HAM dan Aksi HAM dapat terwujud, yaitu terciptanya Pelaksanaan Penghormatan Perlindungan Pemajuan Penegakan dan Pemenuhan HAM” sambungnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pada tahun 2023, ada 2 (dua) kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang memperoleh penghargaan KKP HAM, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pulang Pisau.
“Atas prestasi tersebut, saya mengapresiasi kedua kabupaten yang telah berusaha dan berjuang, sehingga mampu memenuhi kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM. Saya berharap juga kabupaten lain dapat mengikuti untuk perolehan kriteria kabupaten/kota peduli HAM” ucap Sri.
Selanjutnya ia juga mengingatkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 akan digelar Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif. Selain itu, Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November 2024. Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan serentak di seluruh penjuru tanah air ini sangat penting bagi masa depan bangsa.
“Oleh karena itu, mari bersama-sama kita sukseskan Pesta Demokrasi tersebut, dengan menggunakan hak pilih kita dan mengawal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 agar berjalan baik, jujur, adil, aman, dan damai” tutupnya.
Sementara itu, Kakanwil Hukum dan HAM Hendra Eka Putra dalam laporannya menyebutkan bahwa, tujuan diadakannya Kabupaten/Kota Peduli HAM adalah untuk memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM, serta mengembangkan sinergisitas Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah.
“Selain itu juga memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM” sebut Hendra.
Kantor Kemenkum HAM telah melaksanakan penyelenggaraan unsur pemerintah di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertanggung jawab untuk mendorong Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Aksi HAM.
“Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalteng yang telah membina Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan program Kabupaten/Kota Peduli HAM. Ke depannya agar pemenuhan Kabupaten/Kota Peduli HAM dapat meningkat dan lebih banyak lagi” pungkasnya.
