PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah menggelar acara penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2023 bagi badan publik pemerintah maupun non pemerintah.
Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, H. Nuryakin mewakili Gubernur Kalimantan Tengah di Aula Bahalap Hotel, Senin (11/12/2023).
Nuryakin menyebut kegiatan ini penting dalam mengawasi dan mengevaluasi capaian keterbukaan informasi dan akuntabilitas Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai apresiasi dan evaluasi dalam keterbukaan informasi.
“Kesempatan yang baik bagi badan publik untuk terus mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi, serta mendorong partisipasi masyarakat, guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” ujarnya.
Ia menambahkan, diharapkan, penilaian yang dicapai menjadi sarana introspeksi semua sarana badan publik agar kinerja pelayanan publik menjadi meningkat sesuai amanat pasal 28f UUD 1945 dan undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sekda juga beri semangat pada penyelenggara negara agar menjaga kepercayaan masyarakat mengenai keterbukaan informasi agar lebih akuntabel.
“Keterbukaan dan akuntabilitas informasi untuk membangun kepercayaan dan dukungan serta terbuka dengan menyambut kritik masyarakat dengan etika dan norma sesuai ketentuan negara demokratis,” Jelas Nuryakin.
Menurutnya, basis komunikasi telah merambat pesat menuju digital sesuai perkembangan zaman, yang memberi dampak penyaluran informasi lebih cepat dan masif.
“Badan publik dan pemerintah harus mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, transparan dan akuntabel, berkualitas dan tepercaya. Modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital juga mutlak dilakukan untuk mewujudkan digital government yang mendukung terwujudnya satu data indonesia.” Tambahnya.
Sekda Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berpesan agar badan publik berpedoman peraturan perundang-undangan, mematuhi standar layanan informasi publik dalam pemenuhan hak dan kewajiban atas informasi publik.
“Menyediakan informasi yang akurat dan benar serta kepada badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat merespon dengan cerdas, cepat, tepat dan aman dalam penyediaan informasi pada era digital saat ini.” Harap Sekda.
“Kepada badan publik predikat ‘informatif’ dan juga ‘menuju informatif’ agar terus menjaga kinerja serta berinovasi, bagi badan publik yang masih dalam predikat cukup informatif, kurang informatif dan bahkan tidak informatif agar melakukan akselerasi dan perbaikan secara konsisten melalui nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi, serta partisipasi dalam setiap aspek pelayanan informasi tata kelola pemerintahan kepada publik.” Tutup Sekda.
