PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Hak Asasi Manusia (HAM) diakui di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Aksi Nasional Hak Azasi Manusia Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Tahun 2023. Di Aula Bappedalitbang pada Rabu, (29/11/2023). Mewakili Sekda Provinsi Kalimantan Tengah acara ini dibuka oleh Kepala Bappedalitbang Leonard S. Ampung.
Tujuan rapat ini untuk meningkatkan pelaksanaan rencana aksi nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-HAM) Tahun 2021-2025.
Dijelaskan oleh Leonard, RANHAM adalah dokumen sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
“Di dalam Perpres ini, disebutkan bahwa kelompok sasaran RAN-HAM terdiri dari perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Sehingga, RAN-HAM ini dalam pelaksanaannya juga bersifat multisektoral. RAN-HAM dilaksanakan dan dilaporkan setiap 4 (empat) bulan sekali dan juga dilakukan penilaian oleh Panitia Nasional RANHAM.” Jelas Leo.
Lanjut Leonard, penilaian terhadap pelaporan aksi HAM ini juga menjadi salah satu indikator bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam unsur penilaian kabupaten/kota peduli HAM.
“Pada tahun 2023 ini, panitia pusat telah menetapkan 8 (delapan) aksi untuk pemerintah provinsi dan 7 (tujuh) aksi untuk pemerintah kabupaten/kota. Saat ini, dalam pelaporan aksi HAM terdapat perubahan web pelaporan, dimana hingga pelaporan B04 masih melalui web serambi KSP. Namun mulai pelaporan pada periode B08 kemarin berpindah melalui web SAPA HAM (Sistem Aplikasi Pelaporan Pelaporan Aksi HAM).” Tambahnya.
Sebagai informasi, untuk tahun 2024-2025, Kemenkumham telah mengedarkan surat ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait aksi HAM di mana pada tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) aksi untuk pemerintah provinsi dan 6 (enam) aksi untuk pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat 6 (enam) aksi untuk pemerintah provinsi dan 5 (lima) aksi untuk pemerintah kabupaten/kota.
Leonard sampaikan arahan sekda Kalteng agar masing-masing aksi dianalisis berdasarkan ukuran keberhasilannya dan data dukung yang diperlukan. Sehingga bagi pelaksanaan aksi yang memerlukan penganggaran, bisa direncanakan dan perangkat daerah juga dapat berkonsultasi ke kementerian teknisnya masing-masing atau ke Kemenkumham jika terdapat isi substansi pelaksanaan aksi yang masih belum dipahami dengan baik.
“Keaktifan instansi atau perangkat daerah yang terkait dalam pelaksanaan aksi ini yang menjadi poin penting untuk mendapatkan nilai maksimal atas pelaporan aksi HAM. Karena seberapa kerasnya Biro Hukum di Provinsi atau Bagian Hukum di Kabupaten/Kota dalam mengejar bola, jika di perangkat daerah yang terkait tidak dapat memberikan data yang diperlukan, tentu akan sulit dalam mendapatkan nilai baik atau maksimal dalam pelaporan aksi HAM yang juga terdapat batas waktu dalam pelaporannya.” Ungkap Kepala Bappedalitbang tersebut.
Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini yaitu pelaksanaan Aksi HAM tahun 2023 hingga tahun 2025 berjalan lebih baik, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat memperoleh hasil akai RAN-HAM yang lebih maksimal serta memperoleh penghargaan kabupaten/kota peduli HAM.
Turut hadir narasumber Kanwil Kemenkumham Kalteng, Kasubbid Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Benny Yuandrias, SH.,MH, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Kepala Bappeda dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
