MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat paripurna DPRD kabupaten Barito Utara dengan pemerintah kabupaten Barito Utara, secara umum fraksi dari demokrat dapat menerima dan siap membahas dalam rapat komisi agar bisa segera di perdakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Fraksi Demokrat DPRD Barito Utara saat menyampaikan pemandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan ketiga atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Utara dan raperda pajak daerah serta retribusi daerah yang dilaksanakan diruang Rapat DPRD Muara Teweh, di gedung DPRD, Senin, (06/11/2023).
“Perda tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Utara telah beberapa kali dilakukan perubahan dan yeng terkahir dengan perda No 3 tahun 2022. Menyimak dari materi yang disampaikan bahwa perubahan Perda yang disampaikan adalah didasari ketentuan pasal 66 peraturan presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengamanaatkan agar badan riset dan inovasi daerah dibentuk oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Riza Faisal, juru bicara Fraksi Partai Demokrat.
Sedangkan, katanya, terkait raperda tentang pajak daerah bahwa didasari dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengamanatkan agar seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam 1 (satu) peraturan daerah.
“Terhadap dua materi yang disampaikan yaitu Raperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Utara dan raperda pajak daerah serta retribusi daerah, kami Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Barito Utara dapat menerima dan siap untuk dibahas bersama pada rapat selanjutnya,” tukasnya.
