PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya bidang perhubungan.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bidang Perhubungan se-Kalimantan Tengah di Neo Hotel, Senin (30/10/2023).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sri Widanarni mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.
Sri Widanarni mengatakan Rakornis ini menjadi keseriusan dalam penyusunan rencana kerjasama antara kementerian perhubungan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perhubungan dan meningkatkan PAD.
Melalui kegiatan yang baik ini, diharapkan dapat dirumuskan apa saja yang menjadi potensi daerah dalam hal ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor perhubungan, khususnya dan dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangannya.
Tuntutan masyarakat terhadap adanya peningkatan pelayanan guna terciptanya keselamatan di bidang transportasi merupakan suatu kewajaran mengingat sektor perhubungan merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan semua lapisan masyarakat.
“Kepada insan perhubungan yang bertugas di lapangan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan keikhlasan dan kesabaran dalam bekerja, mengedepankan keselamatan di bidang transportasi untuk mengurangi angka kecelakaan baik di darat, laut maupun udara sehingga menjadi komitmen dalam mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman,” harapnya.
Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Asisten Sri Widanarni berpesan agar insan perhubungan dapat meningkatkan koordinasi dengan melaporkan secara rutin dan berkala kegiatannya, baik pembangunan infrastruktur maupun sarana prasarana yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan kabupaten/kota, KSOP, balai pengelola transportasi darat baik yang menggunakan dana APBD kabupaten/kota atau APBN, sehingga transportasi di provinsi Kalimantan Tengah bisa terselenggara makin tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien.
