
PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah lakukan sinergitas bersama lembaga dan Kemitraan dalam komitmen penanggulangan Bencana.
Rapat koordinasi Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2023 ini, dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B. Aden mewakili Sekretaris Daerah H. Nuryakin di Swiss-belhotel Danum, Selasa (24/10/2023).
Landasan utama rapat koordinasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan kebencanaan merupakan salah satu sub urusan Pemerintah Daerah dan masuk ke dalam urusan Trantibumlinmas yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar.
Kepala BPBPK Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, melaporkan tujuan rapat ini untuk membangun kesadaran, kewaspadaan dan mendukung penguatan lima pilar yang masuk dalam unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana ; dan meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan.
Staf Ahli Herson B. Aden dalam sambutannya menekankan kepentingan masyarakat menjadi vital untuk diprioritaskan “Urusan kebencanaan ini menyangkut kepentingan dan hak-hak dasar masyarakat sehingga menjadi prioritas,” kata Herson.
Sebagai kewajiban menjaga kepentingan masyarakat, Herson mengatakan perlunya kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha. Kerja sama ini dapat mengoptimalkan pelayanan kebencanaan untuk seluruh peran kepentingan yang terlibat.
“Sesuai dengan peraturan Kepala BNPB nomor 11-12 tahun 2014 telah diatur bagaimana bahwa peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat penting dan memegang peranan krusial dalam penanggulangan bencana. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri di dalam pelayanan kebencanaan, harus didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.” Jelas Herson.
Hal tersebut sesuai dengan prinsip pentahelix dalam pelayanan kebencanaan yang juga melibatkan unsur akademisi dan media massa. Dan juga dalam rangka penataan sistem dasar penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.
Herson mengatakan peran pemerintah bersama masyarakat, akademisi, dan media diperlukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana semua unsur secara pentahelix agar dapat menyusun suatu upaya perencanaan yang terintegrasi dalam satu tujuan yang meliputi pengurangan resiko bencana, pencegahan bencana, tanggap darurat bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi agar efektif efisien berdaya guna berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan.
Turut hadir narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalteng, dan perangkat daerah Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.