PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Secara Konsisten dan berkelanjutan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah terus bersinergi dalam melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam menghadapi perubahan harga dan inflasi di setiap daerah melalui rapat koordinasi pusat dan daerah, hal ini bertujuan agar stabilitas ekonomi baik harga barang dan jasa berada di posisi stabil dan rakor ini juga sebagai bahan rujukan Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan untuk melakukan intervensi pasar. Dan diketahui dari rakor tersebut Kalteng masuk daftar 10 Provinsi inflasi terendah di bulan Oktober.
Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah provinsi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng Sri Widanarni hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin (23/10/2023). Rakor dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri RI Tomsi Tohir.
Turut hadir mendampingi Sri Widanarni, Unsur Forkopimda serta Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait. Hadir pula secara virtual, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Selain itu nampak hadir dari Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum BULOG Epi Sulandari, Kasub Satgas Ketersedian Pangan, Satgas Pangan Polri Hermawan, Kasubdit Pendamping dan Audit Suhendri, mewakili Panglima TNI, Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto, dan Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Dalam arahannya Tomsi Tohir mengatakan 10 Provinsi yang mengalami inflasi tertinggi yakni Bangka Belitung (3,55%), Sulawesi Tenggara (3,46%), Maluku Utara (3,34 %), DI Yogyakarta (3,30%), Maluku (3,1%), Kalimantan Timur (3,07%), Jawa Timur (3,01%), Kalimantan Selatan (2,72%), Papua Barat (2,69%), dan Jawa Tengah (2,49%).
“Sedangkan 10 Provinsi yang mengalami inflasi terendah, yakni Gorontalo (1,16%), Sulawesi Utara (1,16%), Sulawesi Barat (1,19%), Papua (1,28%), Jambi (1,70%), Aceh (1,83%), Kalimantan Tengah (1,88%) DKI Jakarta (1,89%), Sumatera Barat (1,94%), Riau (1,96%), dan Banten (2,04%),” ujarnya.
Ia menambahkan, ada 65 Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan harian sepanjang Minggu Ketiga Oktober 2023.
“Kita harus mengantisipasi ke depan berkaitan dengan adanya kampanye, yang biasanya kebutuhan sembako meningkat. Oleh sebab itu, segera lakukan upaya-upaya persiapan, masih ada waktu,” pintanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini menyampaikan dalam paparannya, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cenderung stabil dari minggu sebelumnya.
“Sebagian besar kenaikan IPH di Minggu Ketika Oktober 2023 terjadi di wilayah Jawa, sedangkan penurunan IPH terjadi di wilayah Sumatera,” ucapnya.
Ia menyebut, dari 73% kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH dan kenaikan harga tertinggi terjadi di Bolaang Mongondow dengan nilai IPH 6,19%. “Dari 283 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, 141 kabupateb/kota mengalami kenaikan harga beras cukup signifikan,” imbuhnya.
Ketika berbincang dengan Tim MMC Kalteng usai hadiri rakor, Sri Widanarni mengatakan bahwa kita harus bersyukur karena Kalteng masuk 10 provinsi inflasi terendah. Ia juga menegaskan, ketersediaan beras di Kalteng masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
“Ini perlu kita pertahankan, mudah-mudahan ke depan tidak ada peningkatan terhadap harga-harga yang rentan seperti beras, minyak goreng, bawang putih, cabai, dan lain-lain. Selain itu BULOG sudah memperhitungkan kebutuhan beras kita dan sejauh ini tidak ada kendala dalam hal penyaluran,” pungkasnya.
