PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin hadiri Forum infrastruktur wilayah Kalimantan 2023 yang diselenggarakan Bappenas dengan tema “Peran Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan Wilayah”.
Kegiatan ini dibuka secara daring oleh Ervan Maksum, S.T., M.Sc. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas di Bahalap Hotel, pada Kamis (19/10/2023).
Tujuan Forum ini untuk mendiskusikan ketersediaan infrastruktur dasar dalam mendukung pengembangan wilayah di pulau Kalimantan, serta mendiskusikan tantangan kendala dan kesenjangan penyediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah di Kalimantan.
Nuryakin saat menyampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, menjelaskan potensi dari profil Provinsi Kalimantan Tengah sebagai gambaran pengembangan infrastruktur.
“Provinsi terluas kurang lebih 153.564 km persegi, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Terdapat 11 sungai besar beserta 33 Sungai kecil mempunyai garis pantai sepanjang 750 KM terdapat Danau Rawa dan lahan yang masih terbuka luas untuk pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan.” Jelas Sekda.
Selain itu, sumber daya alam dari hutan dan perkebunan seperti kayu, jelutung, tengkawang, kulit gemor, damar, karet, rotan, lada, kopi, Kakao, kelapa sawit, dan lainnya yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber komoditi komersial masyarakat.
Demikian juga hasil pertambangan berupa batubara emas pasir kuarsa dan berbagai jenis batuan berharga lainnya juga tersedia sebagai sumber penghasilan masyarakat maupun sebagai sumber pendapatan daerah
Selain itu, dari segi Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan II 2023 sebesar 2,96% yoy dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan sebesar 12,09% perekonomian di wilayah Kalimantan pada triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,56% yoy sedangkan nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% yoy.
Sekda menyebut khususnya Provinsi Kalimantan Tengah terdapat kendala dan permasalahan dalam bidang infrastruktur antara lain infrastruktur pelayanan dasar yakni perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi, infrastruktur mendukung perekonomian dan konektivitas antar wilayah, infrastruktur telekomunikasi dan listrik.
Maka dari itu lanjut Sekda, kendala tersebut menjadi fokus dan prioritas pembangunan pada masing-masing provinsi di pulau Kalimantan terlebih lagi ditetapkannya IKN di Provinsi Kalimantan Timur, maka provinsi sekitarnya diharapkan bisa menjadi Mitra pembangunan IKN untuk mewujudkan Kalimantan sebagai lumbung energi, lumbung pangan nasional, hilirisasi, pengembangan ekonomi hijau serta pembangunan berkelanjutan.
“Hal tersebut dilakukan melalui strategi kebijakan ekonomi yang fokuskan pada beberapa prioritas kebijakan ekonomi antara lain peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian energi, hilirdisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan kebijakan di sektor keuangan dalam hal ini Pendapatan asli daerah (PAD),” terang Sekda.
Turut hadir Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan proyek infrastruktur Prioritas Nasional, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Chairil Abdini, Ph.D, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, Kadin Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah, mahasiswa serta tamu undangan lainnya.
