JAKARTA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan kondusifitas tahapan pelaksanaan pemilu Pemerintah Provinsi perlu menyusun rencana aksi daerah untuk mencegah konflik sosial horizontal di masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah provinsi melalui Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Tahun 2023 dengan tema “Optimalisasi Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023 Dalam Rangka Menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024”, bertempat di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Asdep 3/V Kamtibmas Kemenko Polhukam RI Bambang Pristiwanto, Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri Hari Purnomo, Paban III/Thawil Ster TNI Jacky Ariestanto, Plt. Sekretaris Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Mira Riyati, Plt. Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen Politik dan PUM, Kemendagri Aang Witarsa Rofik, serta Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se-Indonesia.
Pada kesempatan ini, Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Risnandar Mahiwa dalam sambutannya saat membuka acara mengungkapkan bahwa rapat ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
“Beberapa tujuan spesifikasi target capaian PKS tahun 2023 yaitu untuk mendiskusikan kesepakatan pemetaan dari langkah strategis Pemilu 2024. Diharapkan, melalui sinergisitas tim terpadu baik pusat maupun daerah bisa menganalisis dan saling bersinergi, sehingga bisa tersusun pemetaan dengan mengekplorasi dari bahan materi narasumber,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Feni Catriani Utami menyampaikan pentingnya Rakor Timdu PKS ini untuk menyusun strategi dalam mendukung suksesnya Pemilu serentak tahun 2024 melalui penguatan Peran Timdu PKS di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) terutama Pencegahan Konflik.
“Penting pula untuk memperkuat kerja sama antar Pemerintah Pusat, Daerah, serta sinergi bersama Forkopimda dalam menjaga stabilitas politik demi mendukung kelancaran tahapan Pemilu. Selain itu, juga untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mewujudkan suasana Pemilu dan Pilkada yang Kondusif, Aman, Damai, Tertib dan Lancar,” tandasnya.
