KOTAWARINGIN BARAT, KALTENGTERKINI.CO.ID – OJK Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2023 yang mengundang Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Walikota, dan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Pengurus dan Anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan Rapat Koordinasi TPAKD se-Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun untuk monitoring dan evaluasi program kerja serta penyusunan arahan TPAKD Tahun 2024.
Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy menyampaikan, saat ini TPAKD di Provinsi Kalimantan Tengah telah terbentuk lengkap sebanyak 15 TPAKD yang terdiri dari 1 (satu) TPAKD Provinsi, 13 (tiga belas) TPAKD tingkat Kabupaten dan 1 (satu) TPAKD tingkat Kota dengan 28 Program kegiatan. “28 Program kerja tersebut merupakan program yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD dari 12 TPAKD sedangkan 3 TPAKD lainnya belum menyampaikan program kerja.
“Kami berharap 3 Kabupaten lainnya agar dapat segera menyampaikan program kerjanya melalui SiTPAKD,” jelas Otto Fitriandy, Senin (4/9/2023).
Selanjutnya, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah juga menghimbau agar masing-masing daerah di Kabupaten senantiasa melakukan inovasi-inovasi program kerja baru mengikuti perkembangan yang ada. Contoh Program yang telah berjalan baik di Provinsi Kalimantan Tengah seperti program yang telah berjalan di Provinsi Kalimantan Tengah seperti Kredit berbiaya rendah untuk melawan rentenir yang saat ini telah dimiliki oleh Bank Kalteng (Betang Berkah dan UMKM Berkah), BPR Sampuraga Cemerlang (Kredit Tabung), dan BPR Artha Sukma Sejahtera (Kurda).
Pembentukan Desa EKI (Ekosistem Keuangan Inklusif) yang diterapkan di Desa Henda Kabupaten Pulang Pisau, dan pembentukan cluster Pertanian dan Perkebunan Jagung di Wilayah Gunung Mas yang saat ini telah dikeluarkan Surat Keputusan Generic Model Skema Kredit/ Pembiayaan dari Bupati Gunung Mas.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pewakilan Kantor Bank Indonesia, Taufik Saleh menyampaikan Rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah merupakan salah satu forum untuk koordinasi daerah agar akses keuangan di daerah dapat tumbuh dengan baik di era digitalisasi yang saat ini berkembang pesat.
“Saat ini Kabupaten Kotawaringin Barat telah menjadi Kabupaten Digital, diharapkan ke depannya Digitalisasi Pembayaran di masing-masing Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah dapat selalu bertumbuh. Selanjutnya, untuk Kabupaten lain yang belum masuk dalam indeks digital diharapkan dapat mengikuti Kotawaringin Barat sebagai bahan model digital kedepannya,” terang Taufik Saleh.
Selanjutnya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, mewakili Gubernur Kalimantan, Sri Widarnani S.IP.,M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kabupaten/ Kota yang telah menjalankan program kerja dalam rangka mendukung Percepatan Akses Keuangan Daerah di Wilayah masing-masing Kabupaten.
Diharapkan adanya program kerja yang inovatif dapat mendukung percepatan Akses Keuangan di Daerah. Hal ini sejalan dengan berkembangnya digitalisasi dan kemudahan menggunakan transaksi keuangan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah secara optimal.
“Bentuk sinergi dan komitmen yang baik dari berbagai pihak dalam menjalankan program yang telah disusun, TPAKD diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan akses keuangan dalam bentuk produk atau layanan keuangan secara konsisten di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sri Widarnani, S.IP.,M.Si.
Selain itu, program Percepatan Akses Keuangan Daerah tersebut kiranya juga dapat mempertimbangkan sektor-sektor ekonomi potensial yang berbasis kerakyatan seperti program replanting sawit rakyat, melalui andil dari Perbankan dapat memberikan kredit pembiayaan dengan skema dan mekanisme yang berbeda dari kredit/ pembiayaan pada umumnya.
Pada kegiatan tersebut hadir sebagai Narasumber dari Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan oleh Bapak Puji Iman Siagian Analis Senior Deputi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan, menyampaikan arah strategis TPAKD untuk Tahun 2024, contoh program yang telah berjalan secara nasional serta berbagai petunjuk teknis tentang TPAKD.
