PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat oleh sebab itu segala urusan yang menjadi program pemerintah pusat untuk daerah harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah provinsi termasuk kegiatan dekonsentrasi gubernur dalam hal program pembangunan tugas pembantuan daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah provinsi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Inventarisasi dan Monitoring Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (22/08/2023) bertempat di Hotel Best Western Batang Garing, Palangka Raya. Rapat ini merupakan kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
Turut hadir pada rapat ini antara lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sigit Mustofo Nurudin, Kepala Bidang PPA I Kanwil Direktorat Perbendaharaan Negara Palangka Raya Tukima, serta Perangkat Daerah Provinsi yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan, yaitu Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Serta hadir pula, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Lamandau dan Sukamara, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Tahun 2023.
Pada kesempatan ini, Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bappedalitbang Provinsi Kalteng Luqman Alhakim dalam laporannya menyampaikan maksud dilaksanakan Rapat Inventarisasi dan Monitoring Tugas Pembantuan ini yaitu dalam rangka koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan, dalam hal ini menginventarisasi data realisasi kinerja Tugas Pembantuan serta menggali informasi permasalahan dalam pelaksanaannya di Kabupaten/Kota yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan. Serta, tujuan pelaksanaan rapat adalah agar diperoleh data capaian penerima alokasi Tugas Pembantuan, permasalahan serta isu strategis tentang perencanaan Tugas Pembantuan dan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota.
Ditambahkan Luqman, hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan rapat ini adalah agar tersusun data capaian penerima Tugas Pembantuan dan usulan Tugas Pembantuan dari Kabupaten/Kota, yang sesuai dengan urusan yang dilimpahkan serta isu strategis perencanaan dan pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung dalam sambutannya saat membuka secara resmi rapat ini, mengatakan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
“Berdasarkan data laporan yang telah kami minta kepada Kabupaten/Kota, untuk tahun 2023 ini ada tiga Kabupaten yang mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, dimana sampai saat ini realisasi kinerja dan anggarannya belum mencapai 50%, dan ketiga Tugas Pembantuan ini melaksanakan urusan transmigrasi,” ungkapnya.
Selain itu, Leonard juga menambahkan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk menginventarisasi dan memonitor data serta menggali informasi dan permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.
“Diharapkan diperoleh data, informasi dan masukan dalam Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota sebagai bahan masukan dalam perencanaan, yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,” tandas Leonard.
