PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Sosialisasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Eka Hapakat. Rabu, (9/8/2023). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sri Widanarni.
Sri Widanarni yang hadir mewakili Sekda Kalteng mengatakan dalam sambutannya bahwa dengan penyusunan rencana penanggulangan bencana ini diharapkan memberikan solusi dalam menanggulangi potensi bencana yang ada di Kalimantan Tengah.
“Saya menyambut baik kegiatan ini dan mudah-mudahan ke depan ya permasalahan bencana di Kalimantan Tengah bisa dikurangi dan pastinya dampaknya juga bisa kita tanggulangi, dan masyarakat kita akan semakin sejahtera dan bahagia dalam menjalani kehidupannya.” Pesan Sri.
Diketahui hasil kajian risiko bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sampai dengan 2026, potensi bencana dengan tingkat bahaya tinggi yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor. Dengan tingkat sedang yaitu tsunami, dan tingkat rendah Covid-19, epidemi dan wabah penyakit, gempa bumi dan kegagalan teknologi. dari kejadian bencana yang terjadi 5 tahun terakhir bencana yang sering terjadi di Kalimantan Tengah adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem namun tidak menutup kemungkinan bencana lain dapat terjadi di Kalimantan Tengah.
Dari potensi bencana tersebut perlunya upaya penanggulangan sebelum bencana itu terjadi agar mengurangi dampaknya. Perlunya perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
kemudian sinkronisasi rencana penanggulangan bencana (RPB) dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD maupun dengan perencanaan tematik lintas sektoral dapat mendukung rencana pembangunan di daerah.
“Berdasarkan sinkronisasi tersebut, pembangunan berkelanjutan berbasiskan kebencanaan merupakan hal yang mutlak dan harus dapat berjalan dengan baik di Kalimantan Tengah Sebagai tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya dan menjadi solusi. Tantangan penanggulangan bencana yang tidak bisa dihindari namun dapat dikelola dengan dirubah dalam proses pembangunan berkelanjutan itu sendiri, sehingga risiko bencana yang ditimbulkan dapat dikurangi atau diminimalisir.” Jelas Sri.
Sri juga berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut akan meningkatkan Sinergitas antar instansi terkait dalam penanganan bencana dan langkah antisipasinya.
“Patut kita apresiasi secara berkolaborasi, harapannya kegiatan-kegiatan perencanaan ini bisa dilakukan dan termasuk juga dalam pelaksanaan kegiatannya bisa dilakukan secara kolaboratif sehingga masyarakat bisa diberikan layanan, diberikan fasilitas, diberikan edukasi ketika terjadi bencana.” Harap Asisten Ekbang tersebut.
Sementara itu Plt. Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan bahwa kegiatan ini Bertujuan memberikan pengetahuan di mana dalam perencanaan RPB didasari oleh hasil kajian risiko bencana analisis kemungkinan dampak bencana, Kerangka kerja pada Pra, saat, hingga pasca bencana.
“Adanya penentuan pilihan tindakan pengurangan resiko bencana dalam bentuk rencana aksi daerah, pengurangan resiko bencana yang terintegrasi dengan rencana pembangunan yang akan menengah daerah berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.” Papar Toyib.
Hadir dalam undangan Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana PNPB Agus Wibowo, Forkopimda, serta Kepala OPD Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah.
