Kalteng TerkiniKalteng Terkini
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Font ResizerAa
Kalteng TerkiniKalteng Terkini
Font ResizerAa
  • Home
  • Tentang
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
  • Opini
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Follow US
Pemerintah Provinsi Kalteng

Keaktifan Posyandu Ujung Tombak Penurunan Stunting, Wagub Imbau Evaluasi Program dan Solusi Terbaru

admin01
Published: August 3, 2023
Share
4 Min Read
Foto Bersama pada acara Rembuk TPPA di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah. Dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo dan Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng, Ivo Suginto Sabran. (foto/Ceta D. Cahyono)

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pengentasan angka stunting terus digencarkan pemerintah pusat dan daerah, saat ini pemerintah provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting melalui acara Rembuk TPPA di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah. Hadir Wakil Gubernur Edy Pratowo dan ketua TP-PKK Prov. Kalteng. Kamis (3/8/2023).

Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung melaporkan tujuan kegiatan tersebut merupakan upaya menyusun rencana strategis dalam pengimplementasian indikator 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah. “Selain melaksanakan rembuk stunting, pertemuan ini juga meningkatkan kapasitas TPPS Provinsi Kab/kota dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Kalteng.” Paparnya.

Mengenai hal tersebut Wakil Gubernur Edy Pratowo dalam sambutannya memaparkan bahwa pencapaian prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tahun 2022 sebesar 26,9% Mengalami penurunan 0,5% dari tahun 2020 sebesar 27,4% terjadi kecenderungan daerah yang tadinya prevalensi stuntingnya tinggi bisa menurun cukup signifikan seperti Kabupaten Gunung Mas Kapuas Kotawaringin Timur dan kabupaten Barito Timur. Selain itu terdapat beberapa kabupaten mengalami peningkatan prevalensi stunting yaitu Murung Raya Barito Selatan dan Seruyan.

“Tentunya hal ini menjadi perhatian kita bersama yang memerlukan kolaborasi yang lebih keras lagi dalam menurunkan stunting perlu komitmen yang implementatif dalam program PPS sehingga mencapai target privasi stunting Kalimantan Tengah sebesar 15,38% pada tahun 2024 dapat tercapai.

Sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penamaan stunting Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 188.44/106/2023 tentang tim percepatan penurunan stunting Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 2024 yang melaksanakan fungsi dalam koordinasi melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program-program.

Momen ini merupakan pelaksanaan peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 22 tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2024 yang menjadi panduan dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan percepatan dalam stunting di Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Gubernur wajib segera diplomasikan oleh semua instansi opd dan lintas sektor.

“Saya berharap Melalui rapat ini mengevaluasi capaian indikator untuk mencari solusi atas kendala yang ditemui di lapangan serta dengan rekomendasinya yang harus dilakukan untuk mengejar target dari semua penurunan stunting 2023.” Pesan Wagub.

Dalam koordinasi di tingkat desa, tentunya peran aktif posyandu sangat diharapkan, untuk itu diimbau oleh Kepala TP-PKK Prov. Kalteng Ivo Sugianto Sabran, kerjasama pentahelix dengan mitra stakeholder harus diperkuat.
“Berkaitan dengan program kita juga bagian komitmen bersama, memang dalam salah satu poin menjalin kerjasama pentahelix dengan mitra yaitu adanya program Bapak Bunda asuh stunting, hanya saja di provinsi itu disempurnakan menjadi orang tua asuh Posyandu karena kita tidak hanya menyasar dari anak stuntingnya tetapi juga kita mulai merevitalisasi posyandu. Kalau posyandunya aktif maka angka stunting di daerah tersebut juga turun.” Jelas Ivo.

“Kemudian juga menjadikan data keluarga beresiko stunting sebagai basis data prioritas, untuk melakukan intervensi program dilakukan juga dengan mengikuti arahan wakil gubernur untuk melaksanakan program tiap SOPD mengacu pada data keluarga yang dihimpun Dari BKKBN Supaya menjalankan program yang tepat sasaran sesuai data.” Tambahnya.

Ivo berharap setiap SOPD provinsi kab/kota punya anggaran khusus untuk menunjang penurunan stunting, alokasi dana stunting dari provinsi mengawasi kab/kota, dan mengimbau untuk kepala daerah agar memperhatikan kebutuhan anggarannya.

Hadir Wakil Bupati Murung Raya Rejikinoor, Sekretaris Utama BKKBN Pusat selaku Ketua Sekretariat BPS BKKBN Pusat Tavip Agus Rayanto, Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Jeanny Yola Winokan, Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait, serta Ketua TPPS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Share This Article
Facebook Copy Link Print

Recent Posts

  • 77 Pos Lapangan Dan 697 Personel Gabungan Siaga Hadapi Karhutla July 9, 2025
  • Sinergitas Lintas Sektoral Penting Hadapi Gejolak Harga dan Musim Panen/Tanam July 9, 2025
  • Tranformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penggunaan E-Katalog Versi 6 July 9, 2025

Berita yang mungkin anda minati

Pemerintah Provinsi Kalteng

77 Pos Lapangan Dan 697 Personel Gabungan Siaga Hadapi Karhutla

July 9, 2025
Pemerintah Provinsi Kalteng

Sinergitas Lintas Sektoral Penting Hadapi Gejolak Harga dan Musim Panen/Tanam

July 9, 2025
Pemerintah Provinsi Kalteng

Tranformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penggunaan E-Katalog Versi 6

July 9, 2025
Pemerintah Provinsi Kalteng

Hari Pustakawan Indonesia 2025 Agen Perubahan dan Pencipta Ekosistem Literasi

July 9, 2025

Footer

  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?