JAKARTA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka meningkatkan pembangunan di desa baik kesejahteraan masyarakat desa maupun perekonomian, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, bahkan lapangan pekerjaan yang menjanjikan dari lahan pertanian, perkebunan, perikana dan peternakan yang bersumber dari desa.
Bahkan daerah desa yang memiliki potensi wisata pun harus dikelola dengan maksimal agar terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan sumber daya manusia masyarakat desa.
Hal ini bertujuan mencegah terjadinya urbanisasi masyarakat desa ke kota, seperti kita ketahui sendiri Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke Kota, perpindahan ini bisa terjadi karena berbagai alasan baik karena faktor ekonomi, ingin meningkatkan pendidikan, mencari kerja, merubah nasib bahkan alasan umum lainnya seperti menikah dengan orang di kota.
Oleh sebab itu pemerintah pusat melalui Kemendagri menggelar kegiatan Rakornas terkait pembangunan desa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalteng mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Kegiatan Rakornas dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Hadir delegasi P3PD Provinsi Kalteng mewakili Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Provinsi Kalteng Chandra Fuji Asmara.
Mendagri dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk bersama memperkuat desa agar terjadi percepatan pembangunan dan mencegah terjadinya fenomena urbanisasi.
“Desa harus menjadi sentra-sentra ekonomi yang baru, tidak hanya mengandalkan kota. Meskipun saat ini penduduk kota kita menurut data Dukcapil sudah mulai lebih banyak di kota daripada di desa, lebih kurang 51-52 persen di kota, tapi masih 40-an persen, 48-49 persen ada di desa, itu kondisi sekarang,” katanya.
Mendagri mengungkapkan, berkaca pada negara Jepang dan Korea Selatan, dua negara ini sebagian besar penduduknya meninggalkan desa dan pergi ke kota. Jepang misalnya, sebagian besar warganya berbondong-bondong pergi ke Tokyo, Kyoto, dan Osaka; sementara di Korea Selatan terkonsentrasi di Seoul dan Busan. Padahal kota-kota besar tersebut memiliki iklim yang kompetitif.
“Mereka harus survive di kota, dengan segala glamor di kotanya. Iklim yang kompetitif membuat mereka fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang baik, akibatnya yang terjadi stres, angka kasus bunuh diri tinggi. Kedua mereka juga terlambat untuk menikah, bahkan ada yang mau tidak menikah,” ujarnya.
Dia menceritakan, pada tahun lalu dirinya mendampingi Wakil Presiden (Wapres) bertemu dengan para pejabat di Jepang seperti Gubernur Tokyo, Gubernur Hokkaido, Mendagri, juga Sekretaris Kabinet di sana. Mereka menyampaikan terkait masalah minimnya pertumbuhan penduduk di Jepang, jumlah yang dilahirkan lebih sedikit daripada jumlah kematian.
“Nah di Korea juga demikian, bagaimana yang terjadi dengan desa, desa ditinggalkan. Desa-desa diisi orang tua, terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa dan menyebabkan masalah nasional yaitu kurangnya pertumbuhan penduduk,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Provinsi Kalteng Chandra Fuji Asmara mengatakan, menyambut baik dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil-hasil Rakornas dan Kick Off P3PD secara nasional.
“Bersama-sama dengan Bappedalitbang, Dinas PMD Provinsi dan tujuh Kabupaten Lokus P3PD Tahun 2023 segera melaksanakan RAKORDA dan Kick Off Daerah P3PD pasca Rakornas di Jakarta. Kegiatan tersebut akan didukung oleh Tim Pendukung P3PD Provinsi Kalteng yaitu Regional Management Consultan (RMC-V) Provinsi Kalteng,” tutur Chandra.
Chandra menambahkan, agenda daerah dalam waktu dekat pasca Rakornas dan Kick Off Nasional untuk persiapan Rakorda dan Kick Off P3PD Provinsi Kalteng adalah identifikasi Perangkat Daerah yang akan masuk dalam Sekber (Sekretariat Bersama) atau PPIU (Provincial Program Implementing Unit).
“Untuk itu nanti Koordinatornya adalah Bappedalitbang kemudian Ketua Harian dari Dinas PMD Provinsi Kalteng dengan anggota-1 adalah TKPP (Kemiskinan daerah), Satgas Stanting, APIP (Inspektorat) Provinsi, BPKP, Dinas Kominfo, Perguruan Tinggi (UPK, UMPK, IAIN, UNKRIP). Adapun pembentukan & launching Tim PPIU Sekber oleh Gubernur yakni melalui SK Penyusunan Rencana Kerja Sekber P3PD,” tukasnya.
