PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap inflasi Pemerintah Pusat dan daerah selalu melakukan koordinasi intensif untuk melihat perkembangan sejauh mana indeks perubahan harga di tiap provinsi, Kabupaten dan Kota hal ini bertujuan agar Monitoring dan evaluasi ( Monev ) yang dilakukan bisa menentukan arah kebijakan pemerintah pusat untuk menanggulangi Inflasi yang berada pada level waspada.
Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 Bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/7/2023).
Turut hadir mendampingi Yuas Elko, Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng serta Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait. Hadir pula secara virtual, Deputi Bidang II Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita, Satgas Pangan Polri dan TNI, serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Dalam arahannya Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama enam kuartal berturut-turut mencapai di atas 5 persen. Tito juga menyampaikan, Presiden Joko Widodo meminta agar kita fokus pada potensi-potensi krisis dan menjaga pendapatan agar sesuai target baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Ini sangat positif karena banyak negara yang di bawah 5 persen dan Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi kita tumbuh positif di enam bulan berikutnya di tahun 2023, untuk itu kita harus memperkuat konsumsi rumah tangga, memperbanyak uang beredar atau realisasi belanja APBD sesuai target, serta memberikan bantuan-bantuan sosial tunai maupun non tunai kepada masyarakat secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Lebih lanjut Tito menyebut, Presiden juga meminta agar menjaga ketersediaan barang dan mengendalikan inflasi dengan menyediakan harga yang terjangkau untuk masyarakat.
Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS Pudji Ismartini menyampaikan tingkat inflasi Juni 2023 bervariasi antar-wilayah. Inflasi tinggi didominasi oleh kota-kota di wilayah Timur.
“Namun, jika dilihat dari andilnya, komoditas dengan tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi tersebut memiliki andil yang tidak begitu besar terhadap inflasi nasional. Merauke sebagai Kota dengan inflasi Juni (y-to-d) tertinggi memiliki andil sebesar 0,006 terhadap inflasi nasional,” bebernya.
Sedangkan Kota dengan inflasi Juni (y-to-d) tertinggi terhadap inflasi nasional, sambungnya, adalah DKI Jakarta (0,26 persen), Bekasi (0,14 persen), Surabaya (0,10 persen), Depok (0,08 persen), dan Tangerang (0,07 persen).
“Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Luar Jawa dan Sumatera yakni Ngada (Nusa Tenggara Timur), Bontang (Kalimantan Timur), Kubu Raya (Kalimantan Barat), Nagekeo (Nusa Tenggara Timur), Berau (Kalimantan Timur), Maluku Tenggara Barat (Maluku), Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Mempawah (Kalimantan Barat), Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), dan Soppeng (Sulawesi Selatan),” imbuhnya.
Pudji mengungkapkan, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah Kabupaten/Kota sampai dengan Minggu Keempat Juni 2023 adalah daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.
“Untuk komoditas penyumbang utama penurunan IPH di sejumlah Kabupaten/Kota sampai dengan Minggu Keempat Juni 2023 adalah bawang merah, beras, cabai merah, dan cabai rawit,” sebutnya.
Usai menghadiri Rakor, Yuas menyatakan bahwa di Minggu Keempat Juni 2023, Kalteng tidak masuk dalam provinsi dengan IPH tertinggi.
“Kita harus bersyukur Provinsi Kalimantan Tengah tidak masuk Provinsi dengan IPH tertinggi, meski begitu kita jangan sampai lengah dan harus tetap menjaga inflasi kita agar stabil,” tandasnya.
