PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan di bidang kesehatan terutama terhadap Klinik kesehatan yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota, Pemerintah pemerintah provinsi barharap dan menekan kan agar klinik bisa mencapai 95% sudah Teregistrasi untuk menaikkan status akreditasi Klinik.
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Bidang Pelayanan Kesehatan menggelar pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Klinik di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023, bertempat di Swiss Bell Hotel Danum, Jumat (23/6/2023).
Adapun Narasumber dari pertemuan ini yaitu dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng. Turut hadir sebagai peserta, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalteng, Pengelola Klinik terpilih dan Organisasi terpilih di Kabupaten/Kota se-Kalteng.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul dalam sambutannya mengatakan, Kalimantan Tengah sampai dengan saat ini memiliki 191 Klinik yang terdiri dari 178 Klinik Pratama ,13 Klinik Utama yang berada di 14 kabupaten/kota dan klinik yang sudah teregistrasi berjumlah 151 Klinik (79%) dan 1 klinik pratama yang sudah terakreditasi (0,5%).
“Saya berharap minimal 95% klinik tahun 2023 sudah teregistrasi, sehingga klinik dapat melanjutkan pengajuan akreditasi pada tahun 2023 sesuai roadmap klinik tahun 2023, dimana pada tahap awal terdapat 25 Klinik Pratama (43%) dari 57 Klinik Pratama yang bekerja sama dengan BPJS yang akan mengajukan permintaan untuk akreditasi atau hanya 15% dari seluruh klinik yang ada di Kalteng,” ucapnya.
Sesuai dengan roadmap sampai dengan tahun 2024 seharusnya klinik di Kalteng sudah terakreditasi, tetapi melihat kondisi fasyankes yang ada dan masalah yang ditemukan, maka Dinkes Prov Kalteng sebagai regulator melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan, dan melakukan koordinasi dengan Dinkes di Kabupaten/Kota.
“Pertemuan koordinasi ini bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi kondisi klinik baik dalam pemenuhan standar maupun dalam upaya peningkatan mutu yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan,” tutupnya.
Sub Koordinator Seksi Yankes Primer, Kestra dan Gadar selaku Ketua Panitia penyelenggara kegiatan Agustina Ponasti Dewi dalam laporannya menyampaikan, melalui kegiatan ini diharapkan peserta pertemuan mendapatkan informasi terkini terkait pelayanan klinik dan mampu melaksanakan pelayanan klinik yang sesuai standar dan peraturan yang berlaku.
