SUKAMARA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Untuk melakukan upaya pengembangan disektor Perikanan dan kelautan Pemerintah Provinsi melakukan upaya optimalisasi pembangunan infrastruktur ,sarana dan prasarana di bidang kelautan seperti Pembangunan tambak udang di Sukamara, yang juga merupakan salah satu program pemerintah provinsi di bidang kelautan dan perikanan agar percepatan pengerjaan dapat segera dilakukan agar para petani udang bisa segera bekerja, berproduksi dan memanen hasilnya, kendati demikian Pemerintah Provinsi dalam pembangunan shrimp estate tetap meminta kepada pihak rekanan untuk tetap memperhatikan sisi kualitas dan kuantitas agar pembangunan mempunyai mutu dan berstandar serta hasilnya pun memiliki azas manfaat.
Oleh sebab itu dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan insfrastruktur Tambak Udang/Shrimp Estate di Desa Sei Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng Darliansjah lakukan Monev bersama dengan Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng, Rabu (21/6/2023).
Turut hadir Koordinator Jaksa Pengacara Negara Ujang Sutisna, Jaksa Fungsional Kejati Liliwati, Direktur PT Mina Fajar Abadi Wahyu Mukti Wibowo, Wakil direktur PT. Mina Fajar Abadi Handoyo Edi Wibowo, CV. Mayang Engineering Deny Prianata, Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Dislutkan Provinsi Kalteng Sugeng Kaspani, Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) Kumai David Hariyanto dan Tim Teknis Shrimp Estate
Saat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Shrimp Estate, Kepala Dislutkan Darliansjah menjelaskan progress pekerjaan pembangunan Shrimp Estate yang sudah dilaksanakan sampai minggu ketiga bulan Juni dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas di tahun 2023.
Pada tahun 2022 sudah dilaksanakan land clearing seluas 39,6 Ha serta dilakukan re-desain. Sementara pada tahun 2023 telah dimulai pembangunan konstruksi tambak, pengrekrutan tenaga teknis dan pengadaan bahan dasar.
“Apresiasi terhadap tim yang sudah bersama-sama sepakat dalam percepatan pembangunan Shrimp Estate dan diharapkan adanya koordinasi dari tim penyedia dan tim supervisor serta direksi terkait dengan masalah dan kendala yang dihadapi,” ujar Darliansjah.
Menurutnya, dalam melakukan penyelesaian pekerjaan perlu adanya integritas dalam menjaga kualitas dan kuantitas sesuai spesifikasi agar ke depan tidak terjadi masalah.
“Ke depan perlu terus dibangun koordinasi dan kebersamaan dalam menyukseskan pembangunan insfrastruktur Kawasan Tambak Udang/Shrimp Estate sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” pungkas Darliansjah.
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalteng Edi Irsan Kurniawan menjelaskan bahwa monev bersama ini bertujuan untuk melakukan pendampingan hukum dalam percepatan pembangunan Shrimp Estate.
“Apabila terjadi masalah yang menyebabkan kendala dalam penyelesaian pekerjaan yang akan menimbulkan masalah hukum, maka perlu dilakukan konsultasi dan diskusi melalui pembahasan agar didapat solusi sehingga pekerjaan selesai dengan baik sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” tutupnya.
