PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka menemukan solusi masalah garis perbatasan antara 2 provinsi tetangga yang berbatasan yakni Kalteng melalui Kabupaten Kapuas dengan Kalsel melalui Kabupaten Barito Kuala, oleh sebab itu pihak pemerintah Kalsel melakukan kunjungan kerja ke ibukota provinsi Kalteng, Palangka Raya.
Menanggapi kunker tersebut pemerintah provinsi merespon positif dengan menggelar rapat pertemuan di Aula Eka Kapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang menjadi tempat musyawarah mufakat antara pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemprov Kalimantan Selatan. Musyawarah ini dilaksanakan dalam rangka Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Jumat (9/6/2023).
Dipimipin oleh Asisten bidang Pemkesra Katma F. Dirun menyampaikan kepada pesert rapat bahwa dalam membahas batas daerah memerlukan diskusi yang mengutamakan ketenangan dan keadilan, baik mendengarkan aspirasi dan menyampaikan aspirasi dari masing-masing pihak, maupun dalam mengambil simpulan dan keputusan, karena pembahasan mengenai batas tanah ini merupakan hal yang dirasakan oleh banyak pihak.
“Permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota, tetapi hingga masyarakat di daerah, kita bersama-sama dengan kepala dingin, dengan hati yang lapang untuk musyawarah mufakat mencari solusi terbaik win win solution.” Ungkap Katma.
Sebagai informasi, desa yang berada dalam batas wilayah yaitu Desa Banama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Desa Karya Jadi, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
Tak hanya itu, asisten pemkesra Kalsel Nurul Fajar Desira juga menyampaikan, kesejahteraan masyarakat penting menjadi dasar perundingan, semoga hasilnya memberi kebaikan, kepada masyarakat, khususnya di daerah yang berbatasan tersebut.
“Kami hadir di sini, tentu berterima kasih selaku tuan rumah yang menerima kami, bersama tujuan utama silaturahmi, yang sama-sama satu tanah Kalimantan, kemudian mencoba perundingan masalah tapal batas, yang saya setuju perundingan ini selain kita memperhatikan ketentuan yang berlaku, juga tetap memperhatikan kepentingan pelayanan masyarakat yang berada dalam batas yang dibahas, serta demi pemerataan pembangunan bagi daerah yang berbatasan.”
Disebutkan dalam wawancara usai musyawarah, Katma F. Dirun mengatakan bahwa akan ada pembahasan lanjutan bersama bupati daerah terkait baik Kalsel maupun Kalteng di Banjarmasin pada awal Juli.
“Progres musyawarah sudah bagus, namun terdapat poin-poin yang membutuhkan kesepakatan lebih lanjut. Dan memang ketika kita berbicara mengenai tapal batas, banyak aspek yang menjadi pertimbangan, salah satunya aspek sosial kemasyarakatan di daerah batasan tersebut. Oleh sebab itu kesepakatan lain perlu disepakati oleh pejabat masing-masing yaitu bupati Batola dan Kapuas.” Tutur Katma.
Hadir dalam rapat Karo Pemerintahan Setda Kalteng Akhmad Husein, Asisten Bidang Pemkesra Kabupaten Kapuas Ilham Anwar, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Barito Kuala H. Zulkipli Yadi, perangkat daerah terkait dari masing-masing Kabupaten, serta tamu undangan lainnya.
