PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka melindungi dan menjamin kesehatan serta manfaat pelayanan dari kepesertaan BPJS Pemerintah Provinsi melakukan Sinergitas dan koordinasi untuk mengajak semua stakeholder untuk mensukseskan program BPJS.
Program strategis nasional seperti JKN-KIS terus diupayakan pelaksanaannya oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, salah satunya dengan melaksanakan Forum komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Semester I Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 di Aula Eka Kapakat, Rabu (31/5/2023).
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Suhaemi turut hadir dan membuka secara resmi kegiatan ini. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dengan seluruh stakeholder pemangku kepentingan dalam bekerja sama mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Suhaemi menekankan implementasi jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, penyelenggara jaminan sosial, penyedia pelayanan kesehatan dan lembaga atau organisasi atau komunitas masyarakat.
“Tujuannya adalah bagaimana program JKN-KIS dapat berjalan optimal dan setiap peserta mudah dalam memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.” Ungkap Suhaemi.
Berkaca pada tahun 2023 tepatnya pada tanggal 14 Maret 2023 provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan piagam universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian koordinator bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan yang diserahkan langsung oleh Bapak wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi motivasi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kerjasama menjalankan program JKN-KIS untuk masyarakat Kalimantan Tengah.
“Untuk menyukseskan JKN-KIS sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 maka perlu adanya langkah nyata agar program JKN-KIS ini dapat berjalan dengan baik dan dirasakan oleh peserta khususnya di Kalimantan Tengah. Salah satu upayanya adalah Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah memastikan jaminan kesehatan dalam akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dari segi biaya, dan akses sebagai masyarakat di Kalimantan Tengah.” Imbuhnya.
Mengakhiri sambutan, Suhaemi berharap para pemangku kepentingan agar memberi kontribusi, dan solusi jika terdapat kendala dalam pelaksanaan program JKN-KIS ini.
“Marilah kita berpartisipasi dalam mensukseskan program ini dengan memberikan sumbangsih saran beserta solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKN kis tersebut. Semoga kita ini dapat menyajikan gagasan semangat dan sepakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa dan bahasa Indonesia khususnya di masyarakat di Kalteng.” Tutupnya.
Forum ini dihadiri oleh Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Mohammad Iqbal Anas Maruf, Kepala BPJS Kesehatan Cabang kabupaten kota yaitu Palangka Raya, Muara Teweh, dan Sampit, kepala dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, serta kepala perangkat daerah terkait lainnya.
