PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan publik dan distribusi penyaluran logistik berupa obat-obatan dibutuhkan yang namanya sebuah sistem yang tertata dan dikelola dengan baik melalui manejemen logistik, Hal ini bertujuan agar distribusi, pencatatan,data obat, arah,jumlah dan tujuan serta stok dan masa kadaluarsa barang tercatat secara rapi bahkan terintegrasi di dalam sebuah sistem digital dan kearsipan pergudangan Obat.
Dan memudahkan Pemerintah menginventarisir jenis obat dan kegunaannya Kepada pasien secara tepat dan cepat.
Guna mendukung pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng menggelar kegiatan Koordinasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Tingkat Provinsi Kalteng 2023, Selasa (30/5/2023).
Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Hotel Danum Palangka Raya ini dibuka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul.Kegiatan ini dihadiri oleh Kasi Farmasi Dinkes Provinsi Kalteng dan Pengelola Program Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Suyuti Syamsul dalam sambutannya mengatakan pengelolaan logistik diprediksi akan meningkat khususnya di era Jaminan Kesehatan Nasional. Manajemen logistik obat dan perbekalan kesehatan yang baik akan memberikan kemudahan untuk mengelola pengadaan, penyimpanan, dan distribusi dalam rangka untuk memenuhi permintaan pasien yang semakin lama semakin meningkat.
Pelayanan logistik obat dan perbekalan kesehatan di Indonesia memiliki pola dan struktur yang khas, mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Fasilitas Kesehatan, dimana masing-masing tingkat memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda terkait dengan pengelolaan logistik obat dan perbekalan kesehatan.
“Pelayanan kefarmasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik,” ucap kadiskes.
Kadiskes juga mengatakan kegiatan ini juga untuk membantu kefarmasian tercatat secara standar dan ada monitoring, evaluasi dan pembinaan.
“Agar pelayanan kefarmasian sesuai standar tercapai di fasyankes diperlukan sistem pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian atau SIMONA untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penerapan standar pelayanan kefarmasian, baik itu pengelolaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik, termasuk kendala dalam penerapan aktivitas pelayanan,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini kadiskes berharap pemahaman dan akurasi perencanaan kebutuhan semakin meningkat sehingga dapat menjamin ketersediaan obat dan vaksin di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta bisa mengoptimalkan tingkat pelaporan pelayanan kefarmasian di fasyankes melalui aplikasi SIMONA untuk mencapai target pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar.
