PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin, M.Si. menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi, Evaluasi Hasil MCP dan SPI tahun 2022, Sosialisasi MCP tahun 2023 dan Rencana Aksi Tindakan Lanjut Provinsi Kalimantan Tengah di aula Eka Hapakat kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (12/5/2023).
Dalam kesempatan ini, Sekda menyampaikan MCP (Monitoring Center Of Prevention) merupakan tolok ukur KPK RI dan kita semua dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem dan regulasi, serta implementasi dan pengelolaan yang lebih tepat.
Sedangkan, Survey Penilaian Integritas (SPI) adalah program KPK RI yang pelaksanaannya menekankan pada peran serta masyarakat, baik itu unsur intern maupun ekstern dalam memantau kinerja intervensi pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik.
“Sebagaimana kita ketahui bersama terdapat 8 area intervensi sudah kita pahami bersama yaitu oleh perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan pelayanan terpadu satu pintu, APIP, manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola dana desa.” kata Sekda.
Selanjutnya, Sekda memaparkan pencapaian MCP pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami kenaikan dengan pencapaian 95,70% tahun 2021 dengan nilai capaian 92%. Di samping itu pada Tahun 2022 kinerja pemerintah memperoleh peringkat pertama se- Kalimantan Tengah, dan Peringkat kelima dari 34 provinsi .
Nilai rata-rata MCP wilayah provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 sebesar 84% dengan rincian Pemerintah provinsi kalimantan Tengah 95,77%, kabupaten Kotawaringin Barat 92,94%, Gunung Mas 92,76 %, Murung Raya 89,96%, Kotawaringin Timur 89,46%, Pulang Pisau 89,35%, Sukamara 85,87%, kota Palangka Raya 84,59 %, Barito Timur 83,26% Katingam 82,74%, Kabupaten Kapuas 81,6%, Lamandau 77,91% Barito Utara 74,51%, Barito Selatan 72,87% Seruyan 64,95%.
Dari 14 kabupaten/kota tersebut, terdapat 3 kabupaten yang capaian MCP-nya dibawah angka 75% yaitu kabupaten Barito Selatan, Barito Utara dan Kabupaten Seruyan. Sedangkan nilai survei pelayanan integritas wilayah provinsi Kalimantan Tengah sebesar 70,14%.
“Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi MCP dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan kendala yang dihadapi oleh masing-masing pemerintah Daerah provinsi Kalteng, sekaligus dirumuskan solusinya khususnya pada tiga kabupaten tersebut.” harap Sekda.
Dalam kesempatan berikut, disampaikan Irawati selaku Ketua Satgas bidang pencegahan, tim koordinasi dan supervisi KPK RI mengungkapkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara mengenai sisi penindakannya saja tetapi bagaimana memperbaiki tata kelola pemerintah daerah, dari upaya bagaimana memperbaiki suatu sistemnya, dan bagaimana upaya untuk memastikan bahwa dari setiap sektor dari setiap area dari setiap OPD di pemerintahan daerah itu bisa dipastikan tidak ada potensi atas korupsinya.
“Maka kami dari kedeputian koordinasi supervisi dari kedeputian penindakan, dari kedeputian melakukan kolaborasi apa yang kami lakukan di koordinasi dan supervisi melalui MCP pun kami mendapatkan suatu indikasi ataupun sumber-sumber yang kami jadikan suatu bahan untuk menjadi rujukan apa yang harus kami lakukan dari sisi tata kelola pemerintahan sehingga ada upaya perbaikan.
Lalu kami juga berkolaborasi dengan kedeputian pencegahan bagaimana ketika ini suatu sistem sudah dibuat dan kita bisa melakukan suatu quality assurance.” jelas Irawati.
Turut hadir Ketua satgas bidang pencegahan, tim koordinasi dan supervisi KPK RI Irawati, Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh auditor ahli utama inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Sapto Nugroho, Sekda Kabupaten/kota serta Inspektur Kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
