SAMPIT, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diingatkan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama terkait realisasi anggaran daerah. Seperti terlambatnya pembayaran hak-hak keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti tenaga kesehatan, pendidikan, kepala desa dan perangkat serta tunjangan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hendra Sia saat rapat bersama dengan ratusan kepala desa dan dinas terkait di DPRD Kotim.
Hendra Sia menyebutkan pihaknya hampir setiap hari mendapatkan pengaduan keluhan dari berbagai pihak lantaran hak keuangan mereka tidak terbayarkan berbulan-bulan oleh pemerintah daerah.
“Ini jadi pelajaran penting kedepannya supaya jangan terulang. Kami minta manajemen keuangan daerah dijalankan dengan baik dengan seksama, sehingga urusan-urusan wajib yang harus dipenuhi ini tidak diotak-atik,” kata Hendra Sia.
Tidak hanya itu, Hendra tidak menampik hak keuangan anggota DPRD Kotim pun sampai memasuki bulan keempat belum dibayarkan. Dia bisa merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh kepala desa yang tidak dibayarkan keuangan sembari melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sedangkan hak belum diberikan.
“Kami sudah melaksanakan tugas negara tetapi menggunakan uang sendiri seperti bapak-bapak kepala desa ini. Makanya untuk kedepan sebagai TAPD bagaimana jangan terulang lagi kejadian seperti ini termasuk TAPD. Kita harus saling terbuka, apa sih persoalannya supaya kita bisa pecahkan sendiri,” kata dia.
