PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Bappeda Litbang Kalteng di Aula Jayang Tingang kantor Gubernur pada Kamis, (12/4/2023).
Turut hadir Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Kepala BPSDM Mendagri RI Sugeng Haryono, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, wakil ketua DPRD Prov. Kalteng H. Abdul Razak.
Musrenbang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan (Growth Green) Melalui Investasi dan Infrastruktur dan menampung aspirasi dari perangkat daerah. Dalam sambutan wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan Pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2024 mengacu pada ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, di antaranya:
1. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, baik untuk kepentingan lokal Provinsi Kalimantan Tengah maupun untuk kepentingan nasional.
2. Pengembangan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas.
3. Peningkatan kualitas SDM dalam Pemenuhan kebutuhan produksi maupun pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.
4. Peningkatan upaya mitigasi bencana.
5. Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dan antisipasi perkiraan resesi ekonomi global.
6. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Berdasarkan hal itu ekonomi Kalimantan Tengah di tahun 2022 tumbuh sebesar 6,45% yang didorong oleh perbaikan harga komoditas batubara, dan peningkatan aktivitas ekonomi regional, nasional, dan global sejalan meningkatnya mobilitas pasca berhasilnya penanganan pengendalian covid 19.” Terangnya.
Sementara itu untuk capaian makro pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:
1. Tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah sebesar 5,28% lebih rendah dari capaian nasional yaitu 9,57%.
2. Indeks pembangunan manusia sebesar 71,63%. Gini Rasio sebesar 0,319 lebih rendah dibandingkan capaian nasional 0,381.
3. Tingkat pengangguran terbuka 4,26% lebih rendah daripada capaian nasional 5,86%. 4. Namun prevalensi stunting provinsi Kalimantan Tengah masih pada angka 26,9% di atas angka nasional 26,1%.
Capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini adalah:
1. Untuk bidang infrastruktur provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan terobosan strategis melalui program multiyears untuk pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan guna membuka keterisolasian daerah dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.
” Ke depan program pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas kita seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan laut dan pengembangan pelabuhan udara.” Tambah wagub.
2. Di bidang pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mendukung sumber daya manusia dengan memberikan bantuan sosial fungsi pendidikan kepada putra putri Kalimantan Tengah yang berprestasi dan kurang mampu.
3. Bidang kesehatan pemerintah provinsi terus berupaya untuk menurunkan angka stunting, selain itu pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit akan menjadi prioritas untuk menjamin pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik dan meluas kepada masyarakat Kalimantan Tengah.
4. Bidang pendapatan dan belanja daerah dalam kurun 4 tahun (2017-2021) APBD Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perubahan yang cukup fluktuatif, tetapi cenderung meningkat. Meski pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan pendapatan dan belanja akibat penyebaran covid-19, tetapi pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah terus meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
“Diharapkan pada tahun 2023 ini pendapatan provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang didapat dari PAD dan dana bagi hasil pada sektor-sektor strategis.” Tutupnya.
Berkenaan dengan rencana pembangunan 2024 beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
1. Agar bupati dan walikota mendorong peningkatan investasi di daerah Masing-masing untuk perluasan lapangan kerja, yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
2. Perangkat daerah terkait yang bertugas di bidang perizinan agar menghindari proses perizinan yang berbelit.
3. Seluruh pemangku kepentingan meningkatkan inovasi untuk mendukung perkembangan dan pembangunan di provinsi Kalteng.
4. Saya berharap kepada pusat dapat mendukung pembangunan di provinsi Kalimantan Tengah melalui peningkatan dana peimbangan, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan dari sumber pendanaan lainnya.
Sebagai informasi usulan kabupaten/kota yang diajukan sebanyak 2.402 dengan jumlah anggaran 9.528 triliun. Dari jumlah usulan tersebut sebanyak 1.162 usulan yang dilanjutkan, 333 usulan ditelaah, 177 usulan oending dan 730 usulan belum dapat disetujui/ditolak dengan alasan bukan kewenangan provinsi ataupun kurangnya kelengkapan data pendukung usulan tersebut
Turut hadir anggota DPR RI Dapil Kalteng, FORKOPIMDA, Sekda Prov. Beserta Asisten, kepala dinas, wakil bupati, wakil walikota se-provinsi Kalimantan Tengah. Kepala instansi vertikal dan tamu lainnya.
