PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Untuk menetapkan langkah-langkah dan program kerja Pemerintah daerah yang berkesinambungan, terarah, terkoordinasi, dan selaras baik antar instansi pusat dan daerah, serta Kabupaten/Kota. Terlebih pada pembahasan terkait Lingkungan hidup dan pembangunan jangka panjang maupun menengah maka di perlukan rapat sosialisasi monitoring dan evaluasi (Monev).
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Herson B. Aden membuka secara resmi Pertemuan dan Sosialisasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pertemuan ini digelar terpusat di Aula Kantor Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Rabu (5/4/2023).
Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi dan Monev tersebut Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait, serta Kepala Bappedalitbang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalteng dan Perwakilan dari Universitas di Kota Palangka Raya.
Herson B. Aden saat membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng H. Nuryakin mengutarakan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, disebutkan bahwa dokumen KLHS dan rancangan Teknokratik RPJMD merupakan komponen utama Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD dan RPJPD, yang prosesnya dimulai pada tahun 2023 ini di bulan Maret. Herson mengatakan masalah lingkungan menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan juga dalam RPJMD Provinsi Kalteng tahun 2021-2026.
“Kebutuhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2030 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah menjadi landasan dan pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045”, tutur Herson.
Lebih lanjut disampaikan, dengan adanya sosialisasi ini tentu akan meningkatkan kapasitas penyusunan KLHS untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng, Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli Penyusun KLHS, serta Tim Validator Provinsi Kalteng.
“Saya berharap, penyusunan KLHS dapat menjadi pedoman dan tindak lanjut kita ke depan, dalam mendukung kebijakan program yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di kabupaten/kota, khususnya dalam optimalisasi analisis isu strategis daerah, analisis capaian indikator TPB, analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup, serta alternatif skenario capaian TPB berbasis muatan KRP”, pungkasnya.
